Ini Catatan Politisi PKS Asal Sumbar Soal Restrukturisasi BUMN

JAKARTA (2/2/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina mendukung Kementerian BUMN untuk lakukan pembenahan di tubuh badan usaha milik negara itu. Nevi menyebut, keberhasilan restrukturisasi di BUMN, telah dimulai dari Pertamina hingga merger PT Pelabuhan Indonesia.

"Terobosan Kementerian BUMN dalam sektor logistik, dengan Penggabungan Pelindo yang telah diupayakan selama 20 tahun sehingga berhasil pada Oktober 2021, diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan yang berujung pada pelayanan pada masyarakat luas," harap Nevi pada rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN ini, Rabu.

Namun, politisi PKS ini memberikan beberapa catatan kritis, sebagai masukan pada pemerintah. Seperti biaya logistik di Indonesia yang masih lebih tinggi ketimbang negara-negara tetangga di Asia.

Selain sektor logistik, menurut Nevi, sektor energi yang sangat vital bagi negara ini mesti diperkuat dengan strukturisasi dan holdingisasi.

Baca juga: Tol Padang-Sicincin Diresmikan 15 Desember, Evi Yandri: Sumbar Sangat Butuh Anggaran Pusat untuk Pembangunan

"Di PT Pertamina (Persero) misalnya, dengan restrukturisasi operasional melalui pembentukan sub holding, Pertamina ditargetkan menjadi perusahaan Global Energy Champion dan memiliki valuasi senilai USD 100 miliar," tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menyebut, BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Indonesia melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

"Saya ingin memastikan ke pemerintah melalui Kementrian BUMN, masih ada beberapa BUMN yang belum berhasil diholdingisasi terutama di sektor energi listrik (PLN, Pertamina Energi dan lainnya),' ungkap dia.

"Di sini, kita semua mengetahui bahwa kebutuhan akan energi (listrik) merupakan kebutuhan dasar dan masyarakat menginginkan harga yang murah," tukas Nevi.

Baca juga: Nevi Zuairina Serahkan TJSL Semen Padang di 5 Titik

Nevi juga menyampaikan pentingnya kekokohan BUMN di sektor pangan. Ia mencontohkan, akan adanya persoalan harga dan stok minyak goreng yang yang sudah lebih 2 bulan bergejolak sejak akhir tahun 2021 hingga awal Februari 2022 masih belum terselesaikan.

Penulis:
Editor:
Sumber: