Peserta JKSS dan JKMPP Dinonaktifkan, Kepesertaan BPJS di Padangpanjang Turun

VALORAnews - Wali Kota Padangpanjang, Fadly Amran berharap, kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum terpenuhi, secepatnya dipenuhi.

"Saya ingin, jangan sampai nanti kuota ini turun untuk kepesertaan BPJS di Padangpanjang," tegas Fadly dalam Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Tahap I Tahun 2021 bersama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Bukittinggi yang digelar di ruang rapat VIP Balaikota, Selasa (23/3/2021).

Penegasan Fadly ini, disampaikannya setelah mendengarkan pemaparan dari Kepala BPJS Bukittinggi, Yessy Rahimi. Dikatakan Yessy, perbandingan capaian kepesertaan berdasarkan Universal Health Coverage (UHC) Padangpanjang bulan Januari dan Februari mengalami penurunan.

"Capaian UHC bulan Januari sekitar 102,08% jadi 97,49% di bulan Februari. Penurunan diakibatkan karena adanya penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Padangpanjang (JKMPP)," jelas Yessy.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Manfaat Jaminan Sosial ke Pengurus JMSI Sumbar

Yessy mengharapkan Pemko Padangpanjang, dapat mendaftarkan masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Kuota JKSS dan JKMPP dapat dipenuhi sesuai kuota PKS tahun 2021.

Pembayarannya pun diharapkan sesuai dengan termin PKS serta untuk pembayaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III aktif dapat dilakukan.

Forum tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Padangpanjang, Asrul, Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra serta kepala dinas terkait. (rls)

Baca juga: 1.030 Guru Non PNS Bukittinggi Dibayarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Penulis:
Editor:
Sumber: