Bicara di Badan Pengelola Haji, Marfendi Harapkan Putusan Pemerintah Pusat Legitimasinya Sampai ke D

VALORAnews - Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi menghadiri acara 'Optimalisasi Dana Haji dan Penjajakan Sukuk Daerah" yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di salah satu hotel di Bukittinggi, Selasa (16/3/2021).

Acara tersebut diikuti MUI, Baznas, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan sejumlah travel Agen yang ada di Bukittinggi.

Pada acara tersebut, mendatangkan pemateri, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Beny Witjaksono, Komisi VIII DPR-RI, Jhon Kenedy Azis dan perwakilan dari Pemerintah Kota Bukittinggi.

Marfendi dalam kesempatannya mengatakan, BPKH ini merupakan sesuatu yang luar biasa, jika dikaji lebih dalam lagi.

Baca juga: Kemenag Luncurkan BPKH Apps, Wamenag: Untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Haji

"UU-nya sudah 2014. Baru berjalan 2017 dan baru terealisasikan sekarang ini, 2021," ucapnya.

Memang, kata Marfendi, saat melakukan pembayaran haji, setoran awalnya sebesar Rp25 juta. Dana sebanyak itu tidak dapat bunga dan antrian keberangkatan mencapai angka puluhan tahun pula.

"Ada hal-hal yang di pusat tersebut disosialisasikan ke tengah masyarakat kita, sehingga apa yang dilakukan dan diputuskan itu, di masyarakat tahu atau tidak tahu, ketika diputuskan kita sudah terikat dengan aturan itu," ucapnya.

"Jadi kita minta ke anggota DPR RI, ketika memutuskan, sebagusnya memang disosialisasikan secara masif dulu. Sehingga, kepecayaan terhadap sebuah keputusan, legitimasinya kuat di tengah masyarakat," harap Marfendi.

Baca juga: BPKH Hajj Run 2024 Diikuti Peserta dari Berbagai Provinsi di Indonesia

Ia menyebutkan, di Sumatera Barat, tingkat kepercayaan ke pemerintah pusat, berada di titik rendah.

Penulis:
Editor:
Sumber: