KPK Berharap Padangpanjang Tak Masuk Catatan

VALORAnews - Wakil Ketua KPK RI, Lili Pantauli Siregar berharap Kota Padangpanjang di bawah kepemimpinan H Fadly Amran Dt Paduko Malano dan Asrul, lebih baik dalam komitmennya untuk anti terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Mudah-mudahan kota ini sejahtera, tidak masuk dalam catatan KPK dan menjadi lebih baik di tangan Walikota, Fadly Amran dan Wakil Walikota, Asrul," ungkap Lili, usai acara Rapat Kordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemko Padang Pajang, di Hall Lantai III Balaikota, Rabu (25/11/2020).

Lili juga mengapresiasi Pemko Padangpanjang, melibatkan sejumlah kelompok masyarakat, sama-sama mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi.

"Kota Padangpanjang sebagai kota kecil dengan anggaran kecil, tapi kita lihat ini lebih baik dan maksimal karena bersama pak wali mempunyai komitmen,melibatkan masyarakat sipil untuk sama-sama melakukan program pencegahan tersebut," katanya.

Baca juga: DPRD Bukittingi Ikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Ini Proyek yang jadi Incaran KPK

Bila pemerintah daerah ingin masyarakatnya maju dan sejahtera, kata Lili, harus menghindari perilaku korupsi. Dia berharap, Pemko tetap berjalan dalam koridor yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Tetaplah berlaku jujur, hindari hal-hal konflik kepentingan," imbaunya.

Fadly Amran menyampaikan, tetap berpegang teguh terhadap komitmen Kota Anti Korupsi. "Komitmen kita masih di situ. Visi-misi RPJMD, Kota Padangpanjang yang cerdas berintegritas, kota anti korupsi, kolusi dan nepotisme, tetap menjadi prioritas bagi kita," ujarnya.

Kedatangan KPK ke Kota Padangpanjang, lanjut dia, sangat ditunggu untuk menyelaraskan visi dan misi Pemko dengan visi misi nasional dalam pemberantasan korupsi ini.

Baca juga: Tekan Lawan Politik dengan Hukum, Erry Riyana: Itu Penyalahgunaan Kekuasaan

Ketua DPRD Padangpanjang, Mardiansyah mendukung program Kota Anti Korupsi yang sejalan dengan KPK.

Penulis:
Editor:
Sumber: