KPU Padang Diminta Tak Permisif dengan Protokol Kesehatan: Bawaslu Padang Turunkan APK Paslon Pilgub tak Standar Mulai Kamis Besok

VALORAnews - Ketua Bawaslu Padang, Dori Putra mengatakan, akan menertibkan alat peraga kampanye (APK) empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pemilihan serentak 2020 yang tersebar di berbagai titik di ibu kota provinsi Sumbar ini, Kamis dan Jumat (8-9/10/2020) depan.

"Penurunan APK ini sesuai instruksi Bawaslu Sumbar. Sebelumnya, kita telah menyurati tim kampanye keempat pasangan calon ini, agar menurunkan APK itu secara mandiri," ungkap Dori di salah satu cafe di Padang, Selasa (6/10/2020).

Pernyataan Dori ini disampaikan saat jadi pembicara pada sosialisasi Peraturan KPU tentang Kampanye di Masa Pandemik sekaligus Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Sumbar dan Perda tentang Ketertiban Umum. Bersama Dori, Ketua Divisi Teknis KPU Padang, Amit Muttaqin ikut memaparkan materi.

Peserta sosialisasi, pengurus partai politik di Kota Padang beserta tim kampanye 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pemilihan serentak 2020.

Baca juga: KSOP TELUK BAYUR Bagikan 100 Jaket Pelampung di Pantai Carocok

Menurunkan secara mandiri itu, ungkap Dori, demi menjaga APK dari kerusakan yang mungkin saja terjadi jika diturunkan oleh personel Satpol PP Padang dan tim nantinya.

Selain itu, Dori menyebutkan, telah menyurati Pemko Padang terkait media luar ruang seperti baliho, spanduk dan jenis lainnya, yang masih menampilkan foto Mahyeldi yang tengah menjalani masa cuti sebagai kepala daerah.

Selain itu, Dori mengingatkan KPU sebagai pelaksana teknis pemilihan, untuk tidak mentolerir pelanggaran terhadap protokol kesehatan sekecil apapun.

Jika permisif dalam penerapan protokol kesehatan terutama pada panitia adhoc, akan potensi terjadinya cluster baru penyebaran Covid19.

Baca juga: Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di Padang, Progres Hari Keempat Capai 60 Persen

"Ada 1.943 TPS di Kota Padang. Setiap TPS akan ada 7 KPPS dan 2 Linmas plus pengawas lapangan per TPS. Secara total, minimal akan ada 19.430 penyelenggara yang akan berinteraksi dengan pemilih," terangnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: