Program Pengurangan Resiko Bencana Belum Ramah Kaum Disabilitas

Senin, 05 Oktober 2020, 18:50 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat
Program Pengurangan Resiko Bencana Belum Ramah Kaum Disabilitas
Tangkapan layar webinar yang dilaksanakan Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB Sumbar), Ahad (4/10/2020) malam. (istimewa)

Sumbar Belum Siap Hadapi Bencana

Irwan Slamet menyebutkan, saat ini BMKG mempunyai sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang dapat membantu memberikan informasi seperti Buoy, OBU, tide gauge, seismograph, sirene, Deep Ocean Assessment Reporting of Tsunami (DAART), Cable Based Tsunameter (CBT) dan lain sebagainya.

"Masalah klasik keamanan alat masih menjadi tantangan meskipun BMKG tetap melakukan berbagai upaya untuk memastikan peralatan terjaga dan berfungsi dengan baik pada saat jika ada kejadian bencana," terangnya.

Baca juga: Jemari Sakato Gelar Lokakarya Kemitraan Praktek Baik Respon Tanggap Darurat dan Kebijakan Pemerintah

Sementara, Rumainur mengatakan, pengalaman respon Gempa 30 September 2009 memberikan pelajaran berharga. Sebagai pelaku langsung sejarah respon, Pak Rum, demikian beliau akrab dipanggil, mencatat hal penting dalam perjalanan respon tersebut.

Mulai dari belum adanya BPBD, status sebagai bencana propinsi dan dibantu oleh pusat, tidak ada permintaan bantuan ke pihak asing, tapi asing dipersilahkan membantu, rapat tanggap darurat setiap malam.

"Catatan-catatan ini, semestinya sudah dirangkai dalam sebuah buku formal yang bisa dijadikan referensi oleh pihak manapun," ungkapnya.

Sedangkan Khalid, selaku Koordinator FPRB Sumbar yang banyak bersentuhan dengan BPBD Provinsi dan masyarakat sipil, lebih menyoroti persoalan koordinasi yang belum berjalan sesuai harapan. Menurut Khalid, koordinasi adalah kata yang indah dan mudah disebutkan, namun berat dalam prakteknya. Sehingga, kecendrungan terjadinya program PRB yang tidak efektif semakin besar.

Presentasi ketiga narasumber ditanggapi secara berbeda oleh 4 orang penanggap yang mewakili berbagai kepentingan. Dra Enny Supartini, Direktur Kesiapsiaagaan BNPB memberikan banyak catatan penting terkait koordinasi terutama perencanaan, kelembagaan dan penganggaran.

Sementara, John Nedi Kambang, Koordinator Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB) lebih menyoroti persoalan uji coba peralatan EEWS dan peralatan lain yang dibuat oleh BMKG. Karena, ada kekhawatiran dan sering terjadi peralatan tidak berfungsi, justru saat kejadian bencana yang sebenarnya.

Termasuk juga kekhawatiran John Nedi adalah kepedulian masyarakat tentang PRB. "Perlu gerakan yang lebih masif untuk edukasi masyarakat bahwa kita tinggal di daerah yang memiliki ancaman serius," ulas dia.

Halaman:
IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI