Pengaduan Etik ke DKPP Melonjak Pascapenetapan Pasangan Calon

Jika dilihat secara jumlah putusan, tambahnya, jauh lebih banyak yang sifatnya direhabilitasi daripada dihukum atau diberhentikan. "DKPP komit untuk mendidik daripada menghukum," tutur Prof Muhammad.

Berdasarkan fakta itu, Prof Muhammad meminta penyelenggara pemilu, untuk tidak takut dan khawatir terhadap lembaga yang dipimpinnya itu. Karena, DKPP ini hakikatnya adalah sahabat penyelenggara.

"Jika ada yang mencoba mencari-cari kelemahan penyelenggara pemilu lalu melaporkannya telah melanggar etik, maka jika DKPP yakin tidak ada faktanya, maka DKPP akan jadi terdepan untuk memastikan dan menjaga nama baik penyelenggara," tegasnya.

Baca juga: Etika Penyelenggara Pemilu Melekat 24 Jam, Prof Muhammad: Jaga Kepercayaan Publik

Prof Muhammad kemudian menyitir pendapat mantan Ketua MK, Prof Mahfud MD yang menyatakan, pelanggaran etika itu tidak selalu bersalah secara hukum positif. Akan tetapi, pelanggaran hukum (pidana), bisa dipastikan sudah salah secara etika.

"Prof Mahfud MD mengatakan, hukum itu berlayar di samudera etika. Karenanya, penyelenggara pemilu harus memastikan dirinya selalu mematuhi kode etik. Tak bisa sekadar menyatakan taat pada 12 asas penyelenggara yang meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas," terangnya. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: