Pedagang Uji Nyali Wakil Rakyat dari Koalisi Bukittinggi Hebat Gunakan Hak Interpelasi

Masalah Pedagang K-5 yang sejak tahun 2017 tidak diberi peluang dan tempat berdagang oleh Pemko, sampai sekarang selalu diincar petugas Satpol PP.

Ada 1000 lebih Pedagang K-5 di Bukittinggi. Setelah Pertokoan Atas diresmikan, Pemko menawarkan lokasi untuk pedagang K-5 di lantai paling atas pertokoan. Jumlah yang disediakan sekitar 200 lapak.

"Para pedagang kaki lima sepakat menolak. Masalahnya, hanya sebagian kecil yang bakal memperoleh lapak dengan cara diloting. Lokasinya pun di bagian atas sekali, sama saja membuat kalilima mati pelan-pelan," kata Nofriandi, mewakili Pedagang K-5 kawasan Pasar Atas.

Puluhan pemilik toko di Belakang Pasar, yang kena musibah gempa tahun 2007, nasib mereka semakin terancam. Wali kota sebelumnya tidak pernah mau memberi izin pembangunan pertokoan Belakang Pasar.

Pimpinan kota sekarang semakin membuat cemas pemilik toko karena tanah Belakang Pasar dinyatakan secara sepihak sebagai tanah negara.

"Sama dengan para pedagang Pasar Atas dan Pasar Aur, pengaduan telah kami sampaikan ke berbagai pihak dan lembaga. Dari DPRD kota sampai pusat, dari KomnasHAM sampai ombudsman. Kami, para pemilik toko Belakang Pasar akan terus berjuang mempertahankan hak," kata Husna Misbach, mewakili Pedagang Belakang Pasar.

Ketua DPC Gerindra Kota Bukittinggi, Erman Safar yang juga bakal calon wali kota di Pilkada Bukittinggi 9 Desember tahun ini, menyatakan secara prinsip, tuntutan para pedagang diterima dan akan ditindaklanjuti fraksi-fraksi dari "Koalisi Bukittinggi Hebat".

"Ketua DPRD yang dari Gerindra serta semua anggota fraksi, sudah mendengar dengan jelas aspirasi pedagang. Gerindra akan mengawal aspirasi ini," sebut Erman Safar. (ham)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: