Payakumbuh Terancam Kembali Masuk Zona Merah Covid19

VALORAnews - Tim Gugus Tugas Covid19 Kota Payakumbuh, mengumumkan adanya penambahan kasus positif Covid19. Status Kota Payakumbuh yang semula zona hijau, sekarang berada pada zona kuning, bahkan bisa jadi zona merah karena peningkatan kasus Covid19 yang tinggi.

"Beberapa hari ini ditemukan peningkatan kasus positif, sebelumnya ada temuan 4 kasus, dan pada hari ini hasil swab ada 6 yang ditemukan, namun 2 di antara yang 6 ini, datanya tercatat bukan dari Payakumbuh, meski mereka diswab di Payakumbuh," kata Kadis Kesehatan, dr. Bakhrizal, didampingi Kalaksa BPBD Yufnani Away, dan Kadiskominfo Jhon Kenedi saat Video Conference bersama wartawan via aplikasi Zoom, Jumat (21/8/2020).

Adapun penambahan kasus itu, NM (33) PNS Sekretariat Daerah, kontak dengan tamu dari Jakarta 1 minggu lalu, kemudian RFP (39) warga Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, kontak dengan ES yang berjualan di RSUD. Lalu ada AFA (8) anak dari RFP, dan MZA (20) mahasiswa, adik RFP.

Dua yang ditemukan di Payakumbuh namun tercatat di Limapuluh Kota adalah YS (46) warga Taeh Baruah dan MY (64) warga Situjuah Banda Dalam), keduanya saat ini dirawat di RSUD Adnaan WD Payakumbuh.

Baca juga: Pilkada Kota Payakumbuh Diikuti 5 Paslon, Terbanyak se-Indonesia

"Sekarang sudah ada 11 orang dirawat agar sembuh kembali, termasuk Wakil Wali Kota Erwin Yunaz," kata Bakhrizal.

Dalam 4-5 hari terakhir ada lebih dari 1000 sampel swab diambil di Payakumbuh, bahkan sampai 350 orang perhari.

"Swab dimulai jam 2 di Bukik Sibaluik, seharusnya kita istirahat, tapi karena kita harus tracing, maka kita maksimalkan upaya tim gugus tugas," kata Bakhrizal.

Kepala Dinas Kesehatan yang akrab disapa Dokter Bek itu juga menerangkan Wali Kota Riza Falepi selalu mewanti-wanti, peningkatan kasus yang ditakutkan adalah second wave (gelombang kedua).

Baca juga: 25 Anggota DPRD Payakumbuh 2024-2029 Dilantik

"Disaat ini masyarakat sudah menurun kesadarannya, cendrung mulai abai dengan protokol kesehatan. Bisasaja beberapa kebijakan daerah dapat berubah, mulai dari proses belajar mengajar (PBM) ditunda, bahkan mengevaluasi kembali izin keramaian," katanya.

Penulis:
Editor:
Sumber: