Pelaku Sejarah Pembangunan PLTA Koto Panjang Mamburansang Sumbar Disebut Dapat Pitih Sanang

"Jika PLN ternyata juga menyetujui itu, maka gubernur harus protes dan sanggah perihal yang tidak benar ini," tambah Nurnas.

Nurnas menilai, jajaran Pemprov Riau sudah tidak menganggap lagi Sumbar sebagai sebuah daerah bertetangga sekaligus dalam satu atap NKRI. Pernyataan seorangan pimpinan DPRD Riau itu, terangnya, sama saja dengan mancido masyarakat Sumbar dari belakang.

Padahal, saat rombongan DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Riau beberapa waktu lalu, salah seorang pejabatnya menyatakan, Ladang Batingkalak, Sawah Bapamatang. "Jangan pancing emosi rakyat Sumbar, sebab Sumbar masih merasa satu bangsa dan satu tanah air dengan Riau," ujar Nurnas.

Baca juga: Antisipasi Banjir Pangkalan, Gubernur Sumbar Minta Tatakelola Waduk PLTA Koto Panjang Diperbaharui

"Ini bukan soal PAD yang jumlahnya miliaran. Tapi, ini menyangkut pengorbanan rakyat di Tanjung Balik Luhak Limapuluah," tukas dia.

Hasil survei lembaga independen jelang pembangunan dimulai, sebanyak 2.644 rumah, 8.989 hektare kebun dan sawah, 25,3 km jalan negara serta 27,2 km jalan provinsi, akan ikut tenggelam akibat dibangunnya bendungan PLTA Koto Panjang. Sebagian besar, daerah terdampak pembangunan bendungan itu berada di Provinsi Sumbar.

Pengerjaan bendungan itu sendiri dimulai Januari 1993 dan baru selesai pembangunannya pada Maret 1996. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: