FISIP Unand Rilis Hasil Kuesioner Penanganan Covid19 di Sumbar, Ini Rekomendasinya
"Tim Tanggap Darurat FISIP, mendesak pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintah nagari/desa/kelurahan, untuk memastikan realokasikan anggaran yang sudah dilakukan, benar-benar tepat sasaran dan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sebagai konsekuensi diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala luas, dengan segala dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan," tegas Aidini.
Khusus untuk kabupaten/kota yang memiliki anggaran Dana Desa/Nagari, urai dia, perlu segera mendorong pemerintah desa/nagari, untuk menggunakan dana desa secara transparan dan tepat sasaran bagi penanggulangan dampak Covid19 ini.
Pemerintah daerah, juga disarankan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk mendukung tanggap darurat Covid19 dengan tidak mengabaikan pelayanan kesehatan dasar lainnya.
Baca juga: Sejarawan Ulas Praktik Politik Dinasti di Indonesia, Ini Paparan Tiga Pakar di Unand
"Ini sangat penting, mengingat belakangan santer beredar informasi tentang terbatasnya ketersediaan jumlah ruang isolasi serta APD (alat perlindungan diri) bagi tenaga medis dan paramedis di RS Rujukan Penanganan Covid19. Sementara itu di tingkat masyarakat juga terjadi kesulitan mendapatkan masker," terangnya.
"Tim juga menyarankan, Pemerintah Daerah mendorong UMKM lokal untuk memproduksi masker berkualitas dengan harga yang murah lalu didistribusikan secara gratis dan meluas pada masyarakat. Selanjutnya masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker," tambah dia.
Berjejaring
Tim juga merekomendasikan pemerintah daerah, mengefektifkan jaringan pemerintah paling rendah seperti RT/RW di kota dan jorong di kabupaten. Elemen ini, seharusnya tidak hanya sebagai posko dan pusat penerimaan laporan.
"Mereka harus mampu bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda serta organisasi kemasyarakat yang ada seperti Majelis Taklim, Karang Taruna dan lainnya mencarikan solusi terhadap berbagai masalah dan dampak sosial, ekonomi budaya, pendidikan dan psikologis yang timbulkan Covid19," ungkap Aidini.
Selain itu, terang dia, juga mampu memberikan literasi pada masyarakat di sekitar. "Perlu disadari, perang melawan Covid19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan semua elemen kehidupan masyarakat wajib terlibat sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing," tukas dia. (kyo)
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan
- Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis
- Pemprov Sumbar Bangun Sinergisitas Pemungutan Opsen Pajak Daerah
- 202 Personel Protokol Ikuti Bimtek, Ini Arahan Andri Yulika
- Pemprov Sumbar akan Bangun Kantor MUI 5 Lantai, Telan Dana Rp24 Miliar