Mahyeldi-Riza Falepi Saling Intai Rekomendasi PKS: Mahyeldi-Joinaldy Kantongi Rekomendasi PPP

VALORAnews - Duet Mahyeldi-Audy Joinaldy sebagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pemilihan serentak 2020, direstui DPP Partai Persatuan Pembangunan seiring terbitnya Surat rekomendasi bernomor 2475/REK/DPP/III/2020 tertanggal 14 Rajab 1441 H/9 Maret 2020 yang ditujukan ke DPW PPP Sumbar.

"Mohon doa, agar diberikan kelancaran ke tahapan dan proses selanjutnya," harap Ketua DPC PPP Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa yang menginformasikan surat rekomendasi itu, Selasa (10/3/2020).

Untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pemilihan serentak 2020 ini, partai politik atau gabungannya, mesti mempunyai 13 kursi (20 persen dari 65 kursi DPRD Sumbar periode 2019-2024). Pada Pemilu 2019 lalu, PPP meraih 4 kursi di parlemen.

Sementara, Mahyeldi merupakan salah seorang kader utama PKS. Pada pemilu 2019 lalu, PKS di tingkat provinsi meraih 10 kursi. Jumlah kursi gabungan PPP dan PKS ini sebanyak 14. Angka ini telah memenuhi syarat minimal untuk bisa mengusung pasangan calon.

Baca juga: Forum Honorer Kategori 2 Minta DPRD Sumbar Perjuangkan Kepastian masih Bisa Bekerja di Tahun 2025

Namun, di internal PKS, Mahyeldi masih belum mengantongi surat rekomendasi. Dia masih berebut seat dengan Riza Falepi yang juga dikabarkan telah mengantongi surat rekomendasi dari DPP PKB. Keduanya memang telah direkomendasikan partai berbasis Islam itu, untuk menyosialisasikan dirinya ke tengah masyarakat.

Baik Riza Falepi maupun Mahyeldi, merupakan sama-sama pejabat wali kota aktif. Riza merupakan wali kota Payakumbuh dua periode, 2012-2022. Sedangkan, Mahyeldi merupakan wali kota Padang dua periode, 2013-2023.

"DPP Partai Persatuan Pembangunan setuju untuk merekomendasikan Mahyeldi SP sebagai calon gubernur Sumatera Barat dan Dr (Cand) Ir Audy Joinaldy SPt MSc MM IPM ASEAN Eng sebagai calon wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020-2024," bunyi poin pertama surat rekomendasi tersebut.

Surat rekomendasi DPP PPP tersebut ditandatangani Wakil Ketua Umum, Ir H Fernita Jubahar Amirsyah MH dan Sekretaris Jenderal, Asrul Sani. (kyo)

Baca juga: Asosiasi Tenaga Kependidikan Minta DPRD Sumbar Perjuangkan Kenaikan Gaji dan Status PPPK

Penulis:
Editor:
Sumber: