FGD Tahapan Sosialisasi Pemilu: KPU Masih Gagap Manfaatkan Tekonologi Informasi
Untuk itu, Al Imran menyarankan, KPU Sumbar mulai berkomunikasi dengan berbagai organisasi industri pers, untuk bermitra dalam menyalurkan berbagai konten tentang kepemiluan. "AMSI dan SMSI Sumbar merupakan organisasi perusahaan media dengan anggota puluhan lembaga pers. Kedua lembaga itu tentu saja bisa diajak berkolaborasi dalam mendistribusikan konten-konten tentang kepemiluan," terangnya.
"Untuk materi (isi) konten, KPU juga bisa menjalin kerjasama dengan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) yang beranggotakan mantan-mantan anggota KPU di Sumbar. Mereka tentu tak gagap lagi dengan dunia kepemiluan dengan segala dinamika dan problematiknya," tambah dia.
Sedangkan Ketua Komunitas Jurnalis Muda (KJM) Sumbar, Gusriyono menilai, KPU seperti tak ada niat menggarap saluran komunikasi berbasis internet. Dia kemudian mencontohkan website KPU di Sumbar, yang mayoritas kontennya tak update. Desain web juga tak menarik dilihat. Pun begitu dengan akun-akun media sosial KPU.
Sosialisasi atau Pendidikan Pemilih
Sementara, Manager SDM Harian Haluan, Rudi Antono menilai, KPU masih belum bisa membedakan antara penyampaian informasi kepemiluan dengan pendidikan pemilih. Dia merasa, KPU seolah telah melaksanakan pendidikan pemilih, padahal belum melakukan kegiatan memadai untuk itu.
"Saya melihat, kegiatan KPU selama ini baru level menyampaikan informasi. Sedangkan pendidikan pemilih, masih jarang dilakukan," terang Rudi.
Pendidikan pemilih terbaik itu, terang dia, dilaksanakan di lingkungan terkecil, keluarga. Salah satu bentuk kongkret pendidikan pemilih di lingkungan keluarga, saran Rudi, melengkapi TPS dengan tempat bermain anak, sehingga terjadi proses internalisasi kegiatan pemilu pada seluruh anggota keluarga.
"Saya melihat, pesta demokrasi ini miliki orang dewasa saja, padahal kesadaran memilih ini mesti dimulai dari kecil yang diawali dengan kegiatan sederhana. Seperti, seluruh anggota keluarga bersama-sama datang ke TPS," terang mahasiswa S2 sosiologi FISIP Unand itu.
Dosen FIB Unand, Harry Effendi mengharapkan, KPU tidak melupakan kaum marginal dalam menyosialisasikan kegiatan kepemiluan. "Kelompok masyarakat marginal ini, minim mendapat sosialisasi pemilu. Apalagi pendidikan pemilih. Seperti, korban narkoba, masyarakat terluar dan kategori marginal lainnya," terang dia. (kyo)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro