FGD Tahapan Sosialisasi Pemilu: KPU Masih Gagap Manfaatkan Tekonologi Informasi

VALORAnews - Personel KPU Sumbar dan jajaran, diharapkan tidak lagi gagap dengan perkembangan tekonologi informasi, terutama menghadapi ajang pemilihan kepala daerah serentak di Sumbar 2020 mendatang. Selain itu, materi dan konten bahan kampanye dan sosialisasi, mesti lebih kreatif serta memenuhi kaedah dan estetika periklanan.

Demikian benang merah yang dapat disimpulkan dari Focus Grup Discussion (FGD) tentang Tahapan Sosialisasi Kampanye Pemilu 2019 yang digelar KPU Sumbar di Padang, Senin (14/10/2019). FGD ini diinisiasi Divisi Parmas dan SDM KPU Sumbar, dalam rangka merumuskan strategi sosialisasi pemilihan kepala daerah di Sumbar yang digelar serentak di 13 kabupaten/kota dan provinsi.

"Personel dan jajaran KPU mesti paham, pesan-pesan dalam baliho, poster dan flyer itu saling berbeda. Jangan sampai, pesan yang disampaikan pada baliho, merupakan materi yang sebenarnya harus ada di poster bahkan flyer dan sejenisnya. Selama ini saya lihat, media luar ruang KPU tak menarik dan tumpang tindih secara fungsi," tegas budayawan sekaligus penggiat literasi Sumbar, Yusrizal KW dalam sesi diskusi yang dipandu Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Sumbar, Gebril Daulay itu.

Sementara, Aktivis Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Padang, Hendra Makmur mengutip hasil survei asosiasi pengguna jasa internet Indonesia (APJII) tentang tingkat penggunaan internet di Indonesia. Dia juga mengutip penetrasi penggunaan gawai yang terkoneksi internet di tengah masyarakat.

Baca juga: Debat Pamungkas Pilgub Sumbar Diwarnai Saling Sindir dan Isak Tangis

"Pengalaman pemilu serentak 2019 kemarin, terjadi polarisasi yang tajam di tengah masyarakat. Hal itu dipengaruhi informasi yang beredar luas melalui gawai. Ini mesti jadi catatan penting KPU Sumbar jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 nanti," terang Hendra yang juga founder portal berita http://langkanid.

Hal senada disampaikan pemimpin redaksi http://valora.co.id, Al Imran. "Media sosial jadi salah satu platform yang dibolehkan UU Pemilu sebagai media sosialisasi kepemiluan. Kita menyadari, kontrol UU dan kode etik, terbilang minim di saluran komunikasi kategori media sosial," terangnya.

Saat ini, terangnya, media sosial telah jadi pelampiasan curahan unek-unek masyarakat, baik itu persoalan pribadi hingga persoalan berbangsa dan bernegara. Oleh para pihak tertentu yang ingin menarik keuntungan spesifik, fenomena sosial ini kemudian dimanfaatkan untuk 'memancing di air keruh.' Banyak kejadian yang seolah-olah benar dan akurat berseliweran di media sosial, padahal itu hanya kabar bohong (hoaks) belaka.

Ada pihak yang memancing di air keruh itu, dirujuk Al Imran dari laporan Bradshaw dan Howard dari University of Oxford terhadap pelaksanaan pemilu Indonesia 2019 yang dirilis bulan lalu. Di laporan itu disebutkan, "telah terjadi Propaganda komputasi - penggunaan algoritme, otomasi dan big data untuk membentuk kehidupan publik - menjadi bagian yang merasuk dan ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari."

Baca juga: Sirekap Kembali Digunakan di Pemilihan Serentak 2024

"Isu jutaan surat suara telah tercoblos pada pemilu 2019 lalu, salah satu contoh propaganda yang telat direspon KPU. Akhirnya, KPU kelelahan sendiri untuk menjelaskannya ke publik netizen," ungkap dia. "Jika KPU telat merespon isu yang beredar di media sosial apalagi isu tersebut viral, maka KPU akan tenggelam di derasnya arus informasi di media sosial," tambah dia.

Penulis:
Editor:
Sumber: