Masjid Dibangun Model Proyek, Jusuf Kalla: Dunia Akhirat Kena Itu

Minggu, 23 Agustus 2015, 19:02 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat

VALORAnews -- Wapres RI, Jusuf Kalla berpendapat, pola penganggaran dan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat, tidak seharusnya menggunakan gaya proyek. Kalaupun menggunakan metode proyek, seharusnya dibedakan dengan proyek lain seperti pembangunan gedung ataupun kantor. Selain itu, anggaran pembangunannya juga dinilai terlalu besar.

"Saya sama Irman (Ketua DPD RI Irman Gusman-red) sudah lihat anggarannya. Menara Rp80 miliar, menara apa itu? Satu gedung saja hanya butuh Rp10 miliar. Kalau pengurus masjid yang bikin, tidak sampai setengahnya," ungkap Jusuf Kalla saat meninjau pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat, Minggu (23/8/2015).

Menurut rang sumando Lintau Tanahdatar itu, pembangunan masjid ini ini bisa cepat selesai jika diserahkan dan dipercayakan pengawasannya pada masyarakat. "Saya minta Menteri Pekerjaan Umum untuk membantu mengevaluasi anggaran ini," jelasnya. (Baca: Finishing Masjid Raya Sumbar Butuh Rp220 Miliar)

Kedatangan Jusuf Kalla meninjau pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bisa lebih serius dalam menyusun anggaran penyelesaian ikon kebanggaan "Rang Minang" dimaksud.

"Pembangunan jangan seperti proyek. Selintas saya lihat, saya bisa kira-kirakan berapa habis anggarannya untuk bangun masjid ini. Saya dulu pernah kontraktor, jadi ngerti itung-itungannya. Ini sudah kelewat tinggi menurut saya," terang Jusuf Kalla. (Baca: Masjid Raya Mahal, Suprapto: Disain Tahan Gempa sekaligus Lokasi Evakuasi Vertikal)

"Proyek itu harus dibedakan, mana proyek bangun kantor, mana yang bangun masjid, jangan sampai dikorupsi uang masjid, bahaya itu. Double hukumannya, dunia akhirat kena itu," ungkap Jusuf Kalla seperti dikutip dari siaran pers Humas Pemprov Sumbar.

Selain memberikan ultimatum untuk mengevaluasi anggaran pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat, Jusuf Kalla juga memberikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menghibahkan masjid itu ke masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa lebih aktif memberikan donasi dan berpartisipasi terhadap pembangunannya.

Jika hal itu dilakukan, Wapres yakin, pembangunan Masjid Raya tidak perlu lagi mengandalkan dana dari APBD daerah serta bisa dituntaskan pembangunannya, tidak sampai belasan tahun seperti yang diperkirakan.

"Lembaga paling transparan itu masjid. Maka serahkan pembangunannya ke pengurus masjid dan masyarakat. Masjid itu, berapa isi kotak amal, beli ini, beli itu, semua terbuka. Coba kalau anggaran transparan, setengah saja anggarannya selesai ini masjid. Penggalangan dana untuk masjid bisa dilakukan terbuka, melalui permintaan partisipasi langsung ke masyarakat, akhirnya semua merasa memiliki," tuturnya.

Halaman:

1 2 Selanjutnya