Kabut Asap Terindikasi jadi Faktor IHK Sumbar September 2019 Alami Deflasi

Selasa, 01 Oktober 2019, 22:44 WIB | Olahraga | Provinsi Sumatera Barat

VALORAnews - Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Barat mengalami deflasi sebesar 0,97% (mtm) pada September 2019. Deflasi berasal dari kelompok bahan makanan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga.

"Laju deflasi Sumatera Barat pada September 2019 lebih dalam dibanding deflasi Kawasan Sumatera yang sebesar 0,68 persen dan nasional sebesar 0,27 persen," kata Kepala BI perwakilan Sumbar Wahyu Purnama dalam siaran pers yang diterima, Selasa (1/10/2019).

Ditinjau dari komoditasnya, deflasi kelompok bahan makanan terutama dari penurunan harga cabai merah, bawang merah dan beras. Harga cabai merah turun karena mulai berdatangannya pasokan dari daerah sentra produksi di dalam dan luar Sumatera Barat.

Masih berlanjutnya tren deflasi komoditas bawang merah dan beras, seiring dengan terjaganya pasokan dari petani karena masih dalam periode panen.

Di sisi lain, deflasi September 2019 tertahan oleh kenaikan harga beberapa komoditas strategis seperti tarif angkutan udara, emas perhiasan dan daging ayam ras.

Kenaikan tarif angkutan udara terindikasi karena naiknya permintaan sebagai imbas asap kebakaran hutan dan lahan di Riau sehingga banyak calon penumpang beralih dari Pekanbaru ke Padang. Sedangkan kenaikan harga harga emas perhiasan, mengikuti harga internasional yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar dolar AS.

Dijelaskan Wahyu, dalam rangka pengendalian inflasi disepakati sejumlah komitmen agar pengendalian inflasi daerah dilakukan secara intensif. Salah satunya, melakukan identifikasi komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga, mengoptimalkan sarana gudang yang tersedia dalam rangka menjaga stok; melakukan penguatan database petani dan produksi komoditas pangan.

Kemudian menginisiasi kerja sama antar daerah di Sumatera, mendorong inisiasi contract farming antara BUMD dan petani untuk menjaga ketersediaan pasokan, mendorong percepatan infrastruktur penyimpanan pangan.

Selanjutnya melakukan evaluasi kinerja BUMD terkait dengan komoditas pangan, mengoptimalkan peran dinas yang membidangi pertanian dan melakukan pemetaan pedagang, pengepul, agen komoditas strategis sehingga dapat menjadi acuan dalam mengambil tindakan memutus rantai perdagangan yang tidak efisien. (vry)