Sumbar Gelar Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri

"Apalagi sekarang kita sudah urutan ke-26 di Indonesia sebagai daerah yang rawan pemilu, yang sebelumnya kita urutan ke tiga yang potensi terjadi kekacauan pemilu 2019. Ini menandakan Sumbar sudah termasuk aman penyelenggaraan pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri, Komjen Pol Moechgiyanto menyampaikan, institusi Polri menjadi tumpuan masyarakat untuk menciptakan Pemilu Serentak 2019 yang sehat, kompetitif, dan aman.

Moechgiyanto berharap semua pihak, baik ASN maupun TNI-Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak dapat saling bekerjasama agar pemilu berjalan damai.

Baca juga: An Roys Dukung Nasrul Abit untuk Sumbar Unggul

"Ada beberapa potensi ancaman dan gangguan pemilu 2019 yang perlu kita waspadai yaitu maraknya black campaign dan negative campaign, provokasi, keberpihakan atau ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu dari ASN, TNI-Polri, money politic dan bentrok antar pendukung parpol," ungkapnya.

"Untuk itu perlu strategi penguatan netralitas pada pemilu 2019 dengan melibatkan semua unsur terkait dalam pelaksanaan ini (pengamanan Pemilu 2019) harus bersinergi, baik KPU, Bawaslu, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, Polri-TNI, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat ini harus kompak," ucapnya.

"Apapun risikonya Pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai, lancar, kompetensi sehat dan tidak boleh mengobarkan konflik yang menyebabkan perpecahan dan kesatuan bangsa serta bagi Polri NKRI harga mati," tambahnya.

Ketua Badan Pengawasan Pemilu Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, Provinsi Sumbar bisa dikategorikan aman dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini berdasarkan data Mabes Polri pada 20 Maret 2019 tentang data kerawanan Pemilu di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Berdasarkan data tersebut, kerawanan Sumbar dibanding 34 provinsi lainnya berada di posisi nomor 26," jelas Surya Efitrimen.

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari usaha bersama pemerintah daerah, Polda, Kejati, Korem dan lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya, Surya Efitrimen juga melaporkan kesiapan Bawaslu untuk pemilu 2019, dengan telah terbentuk jajaran pengawas Pemilu sampai ke tingkat TPS dengan jumlah 16.716 bersamaan dengan pelantikan secara serentak se-Indonesia sebanyak 800 ribu pengawas TPS. "Ini kita sesuaikan di TPS-TPS yang ada," terangnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: