Sumbar Super Market Bencana, Wagub: Maksiat Makin Merajela

Sejauh ini, memang belum ada payung hukum atau Perda soal penolakan LGBT di Ranah Minang, tapi setiap tingkatan pemerintah bisa lebih dulu membuat Peraturan Nagari seperti yang ada di Pasaman. "Untuk yang pertama, saya mendengar ada Perda LGBT di Kota Pariaman, ini bagus agar di daerah lain bisa mencontoh Perda tersebut sesuai dengan kondisi daerah masing-masing," harapnya.

"Kita perlu mengapresiasi Pemko Payakumbuh dan masyarakat yang telah mendeklarasikan diri tolak Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di wilayahnya. Baru-baru ini, Kota Padang juga mengikutinya, saya berharap apa yang dilakukan Pemko Payakumbuh dan Kota Padang beberapa waktu lalu itu, juga dapat diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Sumbar," ajak Nasrul Abit.

Sosialisasi ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Kepala Kantor Kementrian Agama Wilayah Sumbar dan Kepala SMA/Madrasah Aliyah dari 10 kabupaten/kota yaitu dari Pasaman Barat, Agam, Padangpariaman, Solok, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok dan Pariaman dengan jumlah peserta 120 orang. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, 3-5 Desember 2018 di Padang. (rls/vry)

Baca juga: Kasus Asusila Meruyak di Sumbar, Ini Arahan Mahyeldi

Penulis:
Editor:
Sumber: