Reforma Agraria Meliputi Asset dan Akses Reform

VALORAnews - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menilai, Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam rangka mencapai kepastian hukum serta keadilan dan kemakmuran masyarakat.

"Penyelenggaraan Reforma Agraria merupakan program bersama kita. Memang pelaksana teknis dari Reforma Agraria ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tapi, dalam pelaksanaanya, melibatkan kementerian lain, pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota," terang Nasrul Abit disela-sela Rapat koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria, di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Tema Rakornas Gugus Tugas Reforma Agraria ini, Satukan Gerak untuk Percepatan Reforma Agraria sebagai sarana untuk koordinasi menyamakan persepsi dan pemahaman pelaksanaan Reformasi Agraria antara stake holder terkait baik di daerah maupun pusat, sehingga dalam menyelesaikan setiap persoalan kepemilikan tanah.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN, Sofian A Djalil menyampaikan, Reforma Agraria mempunyai tujuan, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria.

Baca juga: Bapemperda DPRD Sumbar Konsultasikan Prolegda Tahun 2025 ke Kemendagri, Ini Hasilnya

Kemudian, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dalam bidang agraria, dan meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, sehingga bisa terkelola dengan baik tampa ada kepemilikan sepihak.

"Ada dua pendekatan dalam Reforma Agraria yakni Asset Reform dan Access Reform," ujar Syofyan A Djalil. (rls/vry)

Penulis:
Editor:
Sumber: