Solsel Tetap Lanjutkan Imunisasi MR Walau Kehalalannya Diragukan Warga

VALORAnews - Kabupaten Solok Selatan (Solsel), memilih tetap melaksanakan imunisasi Measles Rubella atau vaksin MR bagi masyarakat yang tidak mempersoalkan kehalalan vaksin tersebut. Langkah ini diambil dengan alasan melindungi masyarakat dari penyakit, kendati Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan edaran yang memberi kebebasan bagi kepala daerah untuk menunda sementara Imunisasi tersebut.

"Kami tetap melakukan imunisasi, tentu bagi yang masyarakat yang mau dan tidak terkait dengan isu halal ini. Dilakukan dengan pertimbangan aspek kesehatan dan harus melindungi masyarakat dari penyakit," kata Kepala Dinas Kesehatan Solsel, Novirman.

Pengambilan langkah ini jelasnya, juga diperkuat dengan pengalaman imunisasi vaksin MR yang telah sukses di pulau Jawa tahun 2017. Tahun ini, program imunisasi nasional ini dilakukan dengan menyasar 31.963.154 juta di 28 provinsi di luar Jawa. Termasuk katanya, di wilayah Sumatera Barat, tentu dengan harapan mengulang pelaksanaan sukses imunisasi tahun lalu itu.

"Selain Solsel, kota Padang diketahui juga tetap melakukan imunisasi ini. Namun, pelaksanaannya bagi masyarakat yang mau saja. Adapun bagi masyarakat yang menolak vaksin MR karena belum jelas kehalalannya, boleh menunda dan menunggu sampai dikeluarkannya sertifikat halal," sebutnya.

Baca juga: DPRD Solsel Bahas Strategi Percepatan Pelaksanaan Tugas Legislasi dengan DPRD Sumbar jelang Akhir Masa Jabatan

Imunisasi MR sendiri di Solsel ditujukan kepada 50.565 anak dengan target 95 persen tercapai. Sejak dilaksanakan serentak mulai 1 Agustus 2018 lalu sudah tercapai 12,14 persen dari sasaran anak menurut target hingga Rabu (8/8/2018).

"Hari ini tentu pencapaian semakin bertambah. Sampai September nanti kita upayakan 95 persen target tercapai, jika ada lima persen yang tidak imunisasi, maka mereka bisa dilindungi oleh 95 persen anak yang diimunisasi," ujarnya.

Lalu, tambahnya, vaksin MR diberikan kepada anak berusia sembilan bulan hingga 15 tahun di sekolah dari tingkat SD hingga SMP. Lepas itu, imunisasi bakal dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan, seperti Posyandu, Pustu, Puskesmas dan klinik kesehatan swasta.

Mencermati sejumlah persoalan gangguan kesehatan anak yang terjadi di berbagai daerah, Novirman mengaku, pemerintah bertanggungjawab secara penuh terhadap kejadian-kejadian ikutan pascaimunisasi.

Baca juga: Pemilu 2024 Ganggu Capaian Target Legislasi, Komisi 1 DPRD Solsel Konsultasi dengan DPRD Sumbar

Di sisi lain, pihaknya juga menelaah dahulu kondisi kesehatan anak sebelum diimunisasi. Bagi anak yang alergi terhadap anti genetik imunisasi, saat demam, lalu juga ada penyakit-penyakit riwayat tertentu, tidak akan diberikan vaksin.

Penulis:
Editor:
Sumber: