Payakumbuh dan Limapuluh Kota Berada di Zona Merah Peredaran Narkoba

Selasa, 31 Juli 2018, 21:18 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat
Payakumbuh dan Limapuluh Kota Berada di Zona Merah Peredaran Narkoba
Kepala BNN Sumbar, Brigjen Pol Khasril Arifin bersama Wako Payakumbuh, Bupati Limapuluh Kota dan jajaran lainnya, foto saat kunjungan kerja ke kedua daerah itu, Senin (31/7/2018). (humas)

Menurut dia, jika kepala daerah bersama masyarakat tidak gigih, maka BNN dan kepolisian juga akan terkendala dalam membrantas peredaran narkoba nantinya.

Di kesempatan itu, Brigjen Khasril juga menyosialisasikan keberadaan Perda No 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Sumbar, maka diharapkan pemerintah daerah juga segera dapat menyusun Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota terkait pelaksanaan program P4GN.

Sehingga, upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Limapuluh Kota dan Payakumbuh, bisa semakin dimaksimalkan. "Upaya pemerintah daerah sangat diharapkan, untuk membentuk program kampung-kampung bebas Narkoba, sehingga dapat jadi langkah yang dapat dicontoh oleh pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia khususnya Sumatera Barat," harap dia.

Baca juga: 10 Anak Terlibat Peredaran Narkoba di Padang Selang 3 Bulan Terakhir

Brigjen Khasril menyampaikan, seluruh Aperatur Sipil Negara (ASN) yang ada Provinsi Sumatera Barat, nantinya bakal dilakukan tes urine. Kegiatan ini untuk merealisasikan amanat undang undang ASN, bahwa setiap ASN harus bebas narkoba.

"Test ini wajib diikuti seluruh ASN. Setiap ASN harus jadi contoh bagi masyarakat, sehingga harus bebas dari narkoba. Kita akan turunkan tim khusus untuk ini," pungkasnya. (vry)

Halaman:
1 2
IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI