KJM dan Polda Kupas Potensi Konflik Pemilu 2019 di Sumbar

Agen Keamanan Pemilu

Ketua Pelaksana, Nofal Wiska menyebut, workshop ini tercetus berawal dari diskusi sejumlah rekan jurnalis yang melihat potensi konflik masih terbuka lebar, di pemilu 2019 mendatang dengan berkaca pada berbagai dinamika yang terjadi pada pilkada 2018.

Masih meruyaknya budaya saling "cimeeh" melalui media sosial di antara kubu pasangan calon, bertebarannya berita hoax, dan lainnya, merupakan bibit konflik di pemilu mendatang.

Untuk itu, katanya, perlu diidentifikasi potensi konflik sehingga dapat diminimalisir. "Ini cara kita, duduk berkumpul dan berdiskusi. Diharapkan kita semua menjadi agen keamanan pemilu," ungkapnya.

Sementara, Ketua KJM Sumbar, Firdaus Diezo mengungkap, konflik merupakan keniscayaan dalam pemilu. Tak terlepas dari fakta pengalaman yang terjadi di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

"Akibat perhitungan suara, seperti di Amerika Latin, Afrika, Honduras dan banyak negara lain, konflik memicu korban jiwa. Namun kita juga membaca, pemilu di Malaysia, 60 tahun Barisan Nasional yang berkuasa justru kalah, namun konflik bisa ditahan. Ini yang kita kaji di kesempatan ini, bagaimana semua itu teratasi," ungkapnya.

"Tentu bagaimana memulainya, tentu harus didasari dari menjunjung tinggi nilai bangsa. Kita ingin menjadi negara yang dewasa dalam berdemokrasi. Ayo kita mulai dari Sumbar. Semoga melahirkan gagasan sebagai solusi konflik," ujarnya.

Pada diskusi sesi kedua, menampilkan pemateri Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Sumbar, Gebril Daulay dan Rudi Antono (wartawan Haluan yang tengah mengambil master sosiolog di FISIP Unand). Diskusi sesi kedua ini dipandu pemred valora.co.id, Al Imran. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: