Target Jalan Inspeksi Sungai Batang Agam Harus Terwujud

VALORAnews - Masa jabatan pasangan Walikota Payakumbuh Riza Falepi dan Wawako H Suwandel Muchtar, akan terpangkas selama tujuh bulan, menyusul pemilihan serentak yang akan dilakukan Februari 2017. Seharusnya, masa jabatan pasangan F-Wan ini baruakan berakhir September 2017.

Meski terpangkas tujuh bulan, namun Walikota Riza Falepi punya keinginan kuat untuk menuntaskan seluruh program kerjanya yang tertuang dalam RPJMD 2012-2017.

"Saya bertekad dan akan berusaha maksimal untuk menuntaskan program kerja yang sudah tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh 2012-2017 itu," katanya ketika dihubungi di Payakumbuh, Minggu (26/7/2015).

Di antara visi pasangan F-Wan yang akan diwujudkannya adalah pembangunan jalan inspeksi pada kedua sisi Sungai Batang Agam, dari Kelurahan Balai Panjang di Kecamatan Payakumbuh Selatan, menyusuri sejumlah kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat hingga ke perbatasan kota dengan Kabupaten Limapuluh Kota di Kelurahan Kotopanjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur.

Rencana pembangunan jalan inspekesi itu, akan dimulai dalam tahun anggaran berjalan ini, diawali dengan pembebasan lahan pada sejumlah kelurahan. Dengan anggaran tersedia, belum semua tanah yang dapat dibebaskan. Makanya, program itu akan dilanjutkan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Walikota Riza Falepi, pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI, sudah menyetujui pembanguna jalan inspeksi itu. Malahan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, berkeinginan, proyek tersebut menjadi percontohan di Indonesia.

"Untuk tingkat provinsi, jalan inspeksi di kedua sisi sungai yang sudah dibuat Kementerian PU baru ada di Kota Semarang. Untuk tingkat kota/kabupaten, Payakumbuh kota pertama yang dibantu kementerian tersebut," terangnya.

Tahun anggaran 2015, pemerintah pusat melalui APBN menyediakan dana buat pembebasan lahan sebagaian kelurahan. Tahun depan, akan dilanjutkan dengan pembangunan fisik dan pembenasan lahan.

Walikota berharap, suksesnya proyek ini amat ditentukan oleh warga setempat, terutama para pemilik tanah di kawasan dimaksud. "Walau begitu, ganti rugi dengan harga yang wajar akan disediakan pemerintah," sebutnya. (relis)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: