Pemko Investasikan Rp8 Miliar di APBD 2017, Aprianto: Dewan Tak Sekadar Legalisasi Anggaran

VALORAnews - Duet Mahyeldi-Emzalmi dalam membelanjakan uang rakyat untuk keperluan ivestasi di 2017 mendatang, dinilai anggota Komisi II DPRD Padang, Aprianto, telah menisbikan peran lembaga legislatif.

"Perilaku Pemko Padang ini bak pepatah Minang, memberi 'kato masak, bukan kato baiyo' pada DPRD. Sepertinya, DPRD ini hanya tukang stempel legalisasi anggaran saja di mata Pemko," ungkap Aprianto, dalam siaran persnya, Kamis (27/10/2016).

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

Pernyataan Aprianto ini, terkait rencana Pemko yang akan menambah modal kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang senilai Rp3 miliar dan suntikan modal kerja untuk Padang Mandiri Sejahtera sebesar Rp5 miliar. Dibandingkan dengan estimasi RAPBD Padang 2017 yang mencapai angka Rp2 triliun lebih, duit Rp8 miliar ini memang masih terbilang sangat kecil.

Rencana investasi pada dua perusahaan milik daerah ini, disampaikan Wako Padang, Mahyeldi Dt Marajo, pada rapat paripurna tentang KUA-PPAS Padang 2017, Senin (24/10/201/6).

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Ingatkan Siswa SMAN 16 Padang Jauhi Tawuran, Narkoba dan Pergaulan Bebas

"Semangat kato baiyo ini, sebenarnya sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana, eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan di era otonomi daerah ini," tegas anggota DPRD dapil Padang Timur dan Padang Selatan ini.

Ditegaskan Aprianto, dirinya tak alergi dengan rencana investasi oleh Pemko Padang di 2017 nanti. Namun, sebagai anggota DPRD, Aprianto merasa, Pemko Padang belum menjelaskan urgensi rencana investasi ini ke legislatif.

Baca juga: Jalan Balingka-Padang Lua Rusak Berat Akibat Pengalihan Jalan, Sumbar Hanya Sanggup Perbaiki 1 Km Audy Cari Dana ke Pusat

"PDAM itu, setiap kali hujan lebat, kualitas airnya jadi buruk. Di saat kemarau, sejumlah sumur bornya kekeringan, sehingga warga tak mendapat pasokan air bersih sebagaimana mestinya. Pertanyaannya sekarang, duit Rp3 miliar ini mau dibelanjakan untuk kebutuhan apa," kata Aprianto.

"Harusnya, manajemen PDAM berinisiatif menyosialisasikan rencana bisnisnya kepada share holder terkait. Jika dinilai memang urgent, kan bisa saja dewan memberikan porsi anggaran lebih banyak lagi," tandasnya.

Baca juga: Tol Ruas Sicincin-Bukittinggi Potensi Dialihkan jadi Sicincin-Singkarak-Tanah Datar, Ini Alasannya

Begitu juga dengan suntikan modal pada Padang Mandiri Sejahtera sebesar Rp5 miliar. Aprianto meminta Mahyeldi-Emzalmi, untuk terbuka soal pendirian perusda ini.

"Mahyeldi-Emzalmi memang masih punya utang janji politik yaitu menciptakan 10 ribu usahawan baru selama 5 tahun menjabat di kota Padang ini. Dimana, sampai sekarang target usahawan itu belum jelas ujudnya," tukas politisi PDI Perjuangan ini.

Baca juga: Ketua Pengadilan Tinggi Padang Kunjungi Pemkab Agam, Ini yang Dibicarakan

"Jika Padang Sejahtera Mandiri ini didirikan untuk men-support visi-misi duet Mahyeldi-Emzalmi, saya pikir DPRD tak akan menghalangi karena dia sudah tertuang di dalam dokumen RPJM. Mari terbuka saja, jangan ada dusta di antara kita," tambah Aprianto. (kyo/rls)

Editor: Mangindo Kayo