Liputan Khusus: DPRD Padang Bahas LKPj Wali Kota Tahun 2022, Nasib Ribuan Tenaga Honor Daerah jadi Sorotan

PADANG(26/3/2023) - Kota Padang memiliki tenaga honor daerah sebanyak 7.600-an orang. Sementara, tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi yang sudah disampaikan Kementrian PAN RB, baru berjumlah 3 ribuan orang.

"Dari 3 ribuan itu, 2.500 adalah formasi guru P3K termasuk didalam itu, 1.226 guru passing grade yang tahun kemaren sempat heboh," ungkap Ketua Pansus I pembahasan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun 2022, Djunaidy Hendry pada wartawan di Padang, Senin.

Baca juga: Politisi PKS Ini Nilai Wali Kota Padang Sudah Melampaui Batas Hadiri Rakernas Apeksi XVI

Ketua Fraksi PKS DPRD Padang ini menyebut, dari jumlah yang ada itu, 3.100 formasi guru P3K ditambah dengan yang sudah lulus, namun tidak sampai 1000, maka baru terakomodasi 4.000 honor daerah yang kemudian dikonversi jadi P3K.

Baca juga: Seleksi Terbuka Sekda Padang Nihil Peminat dari Internal, Djunaidy: Kepala BKPSDM Baiknya Mundur

"Ada 3.000-an orang nasib tenaga honor daerah yang tidak jelas nasibnya di tahun 2023 ini," ungkap Djunadiy.

"Sementara ini, mereka harus diistirahatkan sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Jadi, kita meminta kepada BKPSDM dan pemerintah kota secara umum, untuk memikirkan bagaimana kelanjutan nasib dari 3.000-an honor daerah yang belum tertampung di P3K," tegas Djunaidy seputar pembahasan LKPj Padang Tahun 2022 yang telah dilakukan bersama mitra kerja terkait.

Baca juga: Seleksi Sekda Nihil Peminat, Djunaidy: Besok, Komisi I DPRD Padang akan Minta Penjelasan Pansel

Diketahui, pansus yang beranggotakan anggota DPRD lintas fraksi ini, telah melakukan pembahasan LKPj Tahun 2022 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Padang, di Truntum Hotel, sejak Senin (20/3/2023). Pembahasan dilakukan secara maraton.

Djunaidy Hendry mengatakan, dari pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti, kepastian dari formasi bagi rekrutmen P3K Kota Padang.

Kemudian, dibidang investasi daerah. Dia berharap, pemerintah kota memiliki loncatan pemikiran yang besar. Karena bila mengharapkan pembangunan daerah hanya dari APBN dan APBD, Padang akan alami kesulitan, karena kecenderungan APBN/APBD terus menurun setiap tahun.

"Kalau Pemko Padang tidak memiliki rencana loncatan investasi daerah yang jelas dan besar, maka berarti kemampuan daerah kita makin hari juga makin turun," pungkas Djunaidy Hendry.

Sementara, Ketua Pansus II, Jumadi mengungkapkan, semua OPD-OPD mitra kerja Pansus II DPRD Kota Padang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan kinerjanya di tahun 2022. Mungkin ada catatan-catatan dan rekomendasi.

"Tapi rekomendasi belum kita putuskan, karena akan ada rapat internal lagi dengan anggota Pansus II. Mudah-mudahan, secepatnya akan kita rapat internalkan untuk disampaikan ke pimpinan," ucapnya.

Sedangkan Ketua Pansus III, Bobby Rustam manyampaikan, hasil pembahasan bersama OPD-OPD mitra Pansus III ini, nantinya akan dirapatkan secara internal bersama anggota pansus lainnya.

"Kita nanti akan rapatkan secara internal. Apa-apa saja yang akan dilakukan evaluasi dari kinerja OPD mitra kerja kadepannya. Memang ada plus minus, namun kinerja rata-rata bagus," pungkas Bobby.

Sementara, Ketua Pansus IV, Mastilizal Aye menyampaikan, dari pembahasan bersama 12 OPD terhadap LKPj Wali Kota Padang Tahun 2022, ternyata kinerja mereka cukup bagus. Memang, ada beberapa yang tidak mencapai target, mungkin disebabkan faktor efesiensi anggaran ketika anggaran di 2022.

"Mudah-mudahan di tahun 2023, kinerja mereka diseluruh OPD itu akan lebih baik lagi. Pada dasarnya seluruh OPD telah menyampaikan dihadapan Pansus IV, Komisi IV dan dibahas, hasilnya cukup memuaskan," ujarnya.

"Namun OPD dari Dinas Pariwisata tidak mencapai target, mereka beralasan karena faktor situasi dan kondisi pandemi Covid19. Itu dapat kita maklumi saja, tapi rata-rata kinerja mereka cukup bagus semua," tutup Mastilizal Aye. (adv)

Editor: Mangindo Kayo