Penilaian Ombudsman, Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tanah Datar Kategori Kualitas Tertinggi
TANAH DATAR (27/2/2023) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, setelah berhasil meraih posisi ke-5 se-Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Herianti di Padang, dalam acara Penyerahan dan penyampaian Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Senin (13/2/2023).
Baca juga: Risnawanto Tutup Adyarajaddipa Gudep Teritorial Adat dan Budaya Pasaman Barat
Agenda tersebut dihadiri Bupati Tanah Datar, Eka Putra didampingi Plt Asisten III, Jasrinaldi, Kabag Organisasi, Irsyad, Kadis Kominfo, Yusrizal dan pimpinan OPD terkait lainnya.
"Dari hasil penilaian Ombudsman terhadap pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun ini, Tanah Datar melejit luar biasa. Tanah Datar berhasil meraih nilai A (Kualitas Tertinggi) dengan 88,11 dan berada di Zona Hijau," ujar Yefri.
Ia memuji kinerja dan upaya Pemkab Tanah Datar, dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik setelah mendapat poin rendah tahun lalu. Diketahui, sebelumnya di Tahun 2021, Tanah Datar berada di zona kuning dengan skor 76,30 atau nilai C.
Baca juga: Jefri Hariyanto Pimpin Coklit Perdana ke Rumah Ketua KPU Padang 2019-2024
"Kami melihat progres di Tanah Datar untuk mempersiapkan penilaian kepatuhan mulai 2021, saat itu kuning yang mengagetkan semua, padahal Tanah Datar jadi contoh dalam pelayanan publik tapi ternyata tiba-tiba dapat kuning," kata Yefri.
"Saya baca pemberitaan tentang pak bupati yang menyampaikan terkait ASN selaku pelayan masyarakat, itu luar biasa. Hal ini menjadi satu hal yang memberikan dampak yang baik. Saya berkeyakinan nilai-nilai ASN berakhlak itu sudah jadi yang mendarah daging di ASN Tanah Datar," tutur Yefri.
Baca juga: Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di Padang, Progres Hari Keempat Capai 60 Persen
Yefri kemudian menjelaskan indikator penilaian penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022.
Yang dinilai Indikator Kinerja Utama dari masing-masing OPD, mau lihat dijalankan sesuai indeks, dan yang pasti standar pelayanan harus dimuat didalamnya. Kemudian, dipahami seluruh unsur OPD dan ASN yang ada.
Baca juga: Distribusi Logistik Pemilu 2024, KPU Padang Targetkan Tuntas H-1 Pencoblosan pada 2.681 TPS
"Empat dimensi penilaian pertama, kompetensi dan sarana prasanana. Kedua, standar pelayanan. Ketiga, masyarakat terkait persepsi maladministrasi dan keempat, pengelolaan pengaduan," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra mengaku terkejut dengan hasil yang diterima Tanah Datar dalam penilaian tersebut. Pemerintah Tanah Datar, kata Eka, akan berupaya untuk mendapatkan nilai terbaik.
"Sebagai kepala daerah kami kaget, tahun 2021 itu kuning tiba-tiba tahunya kita mendapat hijau (tahun 2022). Terima kasih sudah independen dalam penilaian, kami belum puas ingin lebih baik lagi, kalau bisa rangking pertama. Mohon dukungan bimbingan dan seluruh jajaran," kata Eka
Eka juga menjelaskan pelayanan telah menjadi hal utama yang ditanamkan pada seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
"Kami komit, tidak dibuat-buat, tapi ini niat kami dalam pelayanan kepada masyarakat. Kami tidak tahu dinilai, inilah kami, kami selalu menekankan kepada seluruh ASN dari pimpinan sampai ke petugas K3, kita digaji untuk melayani masyarakat. Niatkan untuk ibadah dalam melayani, Insya Allah kita selamat dunia maupun akhirat," katanya.
"Beberapa bulan setelah dilantik kami meluncurkan Program Peluk Tanda Diri (Pelayanan Tanah Datar di Ujung Jari), Harapan saya, dengan handphone dari rumah pun bisa melakukan pelayanan," ungkap dia.
"Tapi ini terdapat kendala, sejumlah daerah di Tanah Datar masih blank spot. Kalo jaringan ini oke, Insya Allah saya yakin kita Tanah Datar juara 1. Di OPD kami sudah menanamkan jiwa pelayan, namanya pelayan itu kita di bawah masyarakat," tambahnya. (adv)
Editor: Mangindo Kayo
