Gaet DAK Perlu Data

VALORAnews - Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman menilai, pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel), masih belum sepenuhnya berkompeten. Terlebih lagi dalam upaya menggaet peluang bantuan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada pada pemerintah pusat.

Dia mengatakan, dana yang ada pada pemerintah pusat melimpah yang bakal dibagikan kepada daerah yang membutuhkannya. Sementara, bagi daerah diharapkan agar mau menjemput dana tersebut.

"Menjemput tentu tak sekadar menampung tangan, melainkan dengan berbagai program yang diusulkan. Sehingga, oleh pemerintah pusat sendiri, dana itu jelas peruntukannya," katanya.

Dikatakan, OPD di lingkup Pemkab Solsel masih banyak yang belum memiliki kompetensi dalam meyakinkan pemerintah pusat sendiri. Bahkan, ada OPD yang tidak pandai membuat proposal usulan, sehingga ketika sampai di pusat hanya dibuang dan tidak dipertimbangkan.

Baca juga: DPRD Solsel Bahas Strategi Percepatan Pelaksanaan Tugas Legislasi dengan DPRD Sumbar jelang Akhir Masa Jabatan

"Saat saya telusuri, ternyata proposal kita yang bermasalah selama ini. Program usulan melalui proposal ini, tidak dilengkapi dengan data pendukung. Sehingga, apa yang diusulkan itu, tak menggugah sedikitpun minat pemerintah pusat untuk menyalurkan dananya ke Solsel," jelasnya.

Selama ini, katanya, ada kepala OPD yang tidak berkompeten karena mereka tidak paham dengan kebutuhan serta programnya sendiri. Seperti, meminta bantuan DAK yang sebetulnya sudah ada menu tersendiri. "Kita tinggal butuh upaya sedikit meyakinkan mereka saja," tegas dia.

Memberi keyakinan itu, tambah Abdul Rahman, dalam artian lewat data pendukung dari sesuatu yang diusulkan. Contohnya, Solsel yang saat ini masih daerah tertinggal butuh perbaikan rumah warga miskin, tetapi usulan yang dihadapkan tidak didukung berapa jumlah keluarga miskin dan berapa rumah tidak layak huni.

"Akhirnya, proposal yang diajukan untuk mendapat DAK miliaran rupiah, hanya terealisasi ratusan juta saja, bahkan ada yang tidak disetujui sama sekali. Padahal, dananya di pusat ini tersedia banyak. Intinya, dalam membuat proposal, OPD tidak perlu bahasa sastra, tetapi harus ada data pendukung guna meyakinkan pemerintah pusat," katanya.

Baca juga: Pemilu 2024 Ganggu Capaian Target Legislasi, Komisi 1 DPRD Solsel Konsultasi dengan DPRD Sumbar

Ke depan, tambahnya lagi, hal ini akan dievaluasi, kalau perlu sebelum proposal dimasukkan diverifikasi dulu. Setelah dinilai cukup, baru dikirim ke pusat. Menurutnya, OPD harus giat dan lebih optimal lagi, agar percepatan pembangunan daerah mendapat dukungan dari banyak pihak. (rls)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: