Listrik Pelabuhan Teluk Tapang Bisa Dipasok dari PLTB Mandailing Natal

Sementara itu, Nasrul Abit yang juga Ketua Satuan Tugas Investasi Sumatera Barat memaparkan, selama ini truk CPO dari Pasaman Barat menempuh perjalanan sejauh 300 km selama 10 jam, menuju pelabuhan Teluk Bayur di Padang.

"Pelabuhan besar ini sering kali mengalami kelebihan kapasitas, sehingga mengakibatkan waktu tunggu muat barang hingga 10 hari. Hal ini tentu jadi potensi bagi Pelabuhan Teluk Tapang, karena calon pengguna pelabuhan sudah ada," terang Nasrul Abit.

"Wilmar merupakan salah satu produsen CPO terbesar di Indonesia yang pabriknya ada di Sumbar. Mereka menyatakan berminat untuk menggunakan Pelabuhan Teluk Tapang jika pelabuhan tersebut beroperasi," tambah Nasrul Abit.

Baca juga: PT GMK Sewa Dermaga Pelabuhan Teluk Tapang, Ini Kata Mahyeldi

Nasrul Abit disela-sela pertemuan menyampaikan pembangunan cold storage untuk penyimpanan hasil tangkapan nelayan, dapat segera dibangun jika pasokan listrik sudah tersedia. "Produksi ikan tangkap Kabupaten Pasaman Barat cukup melimpah dan para nelayan seringkali kesulitan mendapatkan balok es untuk mengawetkan ikan pada saat ikan melimpah," ungkapnya.

Selain itu, Nasrul Abit juga memastikan, perlunya koordinasi dengan PT Pelindo II, Dinas Perhubungan dan Kemenko Maritim untuk memastikan Pelabuhan Teluk Tapang dapat termanfaatkan.

Kepala Bappeda Pasaman Barat menguraikan, saat ini sudah ada 122 hektar lahan untuk pelabuhan Teluk Tapang dan rest area serta 12 tapak. Pemprov telah mengajukan perubahan ijin penggunaan lahan seluas 168 hektar. Lahan tersebut, dinilai Nasrul Abit sudah cukup untuk pembangunan gudang, kantor, cool storage dan fasilitas lainnya.

Project Management Advisor Badan Litbang ESDM, Syaiful Manan menjelaskan bahwa perlu diperjuangkan revitalisasi aset pelabuhan. Tahap pertama adalah pembicaraan dengan Dinas Perhubungan terkait pengelolaan aset. Pelabuhan ini, menurut dia, sebaiknya dikelola PT Pelindo II dengan melibatkan BUMD.

"Untuk jangka panjang BUMD mendapat transfer teknologi dan diasistensi Pelindo II sehingga bisa independen," terangnya.

"Perlu dibuatkan kerjasama operasi dengan jangka waktu yang jelas, antara 15-20 tahun dengan Pelindo II sehingga pengelolaan dapat dipindahkan ke pemerintah daerah," sarannya. (rls/vry)

Penulis:
Editor:
Sumber: