Gunakan Dana Desa Sesuai Kebutuhan

VALORAnews - Pemanfaatan dana desa, harus sesuai dengan kebutuhan dan diumumkan ke tengah masyarakat. Selain itu, pengerjaannya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.

Hal itu dikatakan Bupati Limapuluh Kota, H Irfendi Arbi pada peresmian dan serahterima kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan menggunakan dana desa/nagari di Kenagarian Andaleh, Kecamatan Luak, Senin (19/2/2018).

"Kita berharap, apa yang dikerjakan dengan memanfaatkan dana desa itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat butuh pengairan untuk areal persawahan, tentunya kita memprioritaskan pemanfaatan dana nagari kitu untuk pembangunan irigasi atau embung," papar Irfendi.

Tak kalah pentingnya, lanjut Irfendi, penggunaan dana desa harus diumumkan secara transparan ke tengah masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui dan ikut mengawasi serta berpartisipasi mensukseskan kegiatan pembangunan tersebut.

Baca juga: Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi

"Kita mengapresiasi, selama ini penggunaan dana desa itu sudah dilaksanakan secara transparan dan diumumkan ke tengah mayarakat. Terkait dengan penggunaan dana desa ini, Bupati Limapuluh Kota dinilai sebagai bupati pembina terbaik dalam penggunaan dana desa tahun 2017," tutur Irfendi.

Terkait dengan pengerjaannya, Irfendi meminta pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di nagari itu tidak menggunakan kontraktor. Melainkan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, supaya uangnya berputar di nagari dan mampu membuat perekonomian masyarakat lebih menggeliat.

"Kita tentu sangat senang pembangunan infrastruktur di Nagari Andaleh dilakukan secara swakelola. Kita berharap perkembangan infrastruktur di nagari ini memberikan dampak nayata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat," ujar Irfendi.

Irfendi mengatakan, Pemkab Limapuluh Kota berkomitmen meningkatkan kinerja, pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan di nagari, salahsatunya dengan peningkatan honor para kepala jorong dan perangkat nagari.

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

"Untuk peningkatan kinerja di nagari, kita sudah menaikan gaji para kepala jorong dan perangkat nagari dari semula sekitar Rp800 ribu menjadi Rp1,8 juta per bulan. Kita tentu berharap peningkatan kesejahteraan ini berbanding lurus dengan kinerja aparatur tersebut," tutur Irfendi.

Penulis:
Editor:
Sumber: