HUT ke-14 Solsel: Keterbatasan Anggaran jadi Kendala, Muzni: Solsel masih Perlu Ditopang dan Dipapah

VALORAnews - Pada Ahad (7/1/2018), Kabupaten Solok Selatan genap berumur 14 tahun. Dilihat dari usia Solok Selatan masih berusia belia, yang harus terus memacu pertumbuhan ekonomi, pembangunan serta berbenah diri untuk lebih baik lagi.

Selain itu, Kabupaten Solok Selatan juga berpacu untuk mengeluarkan daerah yang berada di ujung provinsi Sumatera Barat ini keluar dari kategori daerah tertinggal. Hal ini dilakukan, tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Solok Selatan.

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria menyebutkan, di usia Solsel yang memasuki 14 tahun ini merupakan momentum untuk mengevaluasi segala pencapaian daerah selama ini. Dikatakannya, hal itu sebagai wadah untuk rujukan berbuat yang lebih baik lagi ke depannya.

"Di hari jadi Solsel ini, kita evaluasi kembali apa yang sudah kita kerjakan, melihat sudah sejauh mana pencapaian kita dalam membangun daerah ini. Baik pembangunan infrastruktur, fasilitas umum termasuk melihat sudah sejauh mana kesejahteraan yang kita berikan kepada rakyat," katanya.

Baca juga: Bupati Solsel Ingatkan Pentingnya Wujudkan Jalan Tembus ke Dharmasraya

Sebagai kabupaten yang masih berusia muda, lanjut Muzni, perjalanannya semestinya ditopang dan dipapah sebelum benar-benar mampu berdiri sendiri dan mandiri. Namun, hal itu belum begitu dirasakan oleh Solsel, sehingga Pemda masih kesulitan membangun lantaran keterbatasan dana.

"Pada prosesnya, membangun Solsel memang tak terlepas dari kendala. Namun kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran. Kendala lain yang berhubungan dengan masyarakat sejauh ini sudah sangat efektif bisa diatasi, seperti pembebasan lahan dan lainnya," ujarnya.

Persoalan kekurangan dana dalam membangun, tambahnya, menjadikan program yang telah dirancang lambat terealisasi. Hal itu turut berimbas pada perlambatan kemajuan Solsel dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya, meskipun dikemas dan dikelola oleh tangan-tangan yang enerjik.

Bahkan, terang Bupati, persoalan demikian tidak dialami oleh Solsel semata, namun juga menyasar pada pemerintah pusat dan Pemprov Sumbar. Akibatnya, Solsel yang memiliki infrastruktur seperti jalan nasional dan provinsi yang menjadi kewenangan pusat dan Pemprov, juga terkendala perbaikannya dengan alasan keterbatasan anggaran.

Baca juga: Warga Solsel Diingatkan Bijak Gunakan Medsos di Momen Pilkada

"Sehingga, jalan nasional dan provinsi yang melintasi daerah kita ini mendapat perbaikan sebatas pemeliharaan saja. Ini tentu akan memiliki multiefek yang kontradiktif dengan program-program kemajuan Solsel, bisa mengganggu wisatawan berkunjung ke Solsel, sulit memasarkan potensi daerah ke luar seperti hasil alam dan sebagainya," terangnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: