Alex Indra Lukman Minta Menhub Hentikan Sementara Operasional Kereta Api di Sumbar

VALORAnews - Anggota Komisi V DPR-RI, Alex Indra Lukman meminta Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menghentikan sementara operasional kereta api di Sumatera Barat, sampai terpenuhinya standar keselamatan kereta api.

Permintaan tersebut disampaikan Alex dalam rapat bersama mitra kerja Komisi V DPR-RI, Kamis pagi (19/10/2017) di Gedung DPR Jakarta. Hal itu disampaikan terkait seringnya terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta api di Sumatera Barat, sejak beberapa tahun belakangan ini.

"Data yang kami kumpulkan, sejak Januari 2016 sampai sekarang, sudah terjadi 37 kali kecelakaan. Ini berarti, dalam satu bulan itu, terjadi dua kali kecelakaan, dengan korban jiwa sebanyak 9 orang meninggal di tempat. Total, seluruh korban jiwa dan luka-luka itu 50 orang. Berarti, itu kira-kira tiga orang per bulan," ucap Alex membeberkan data kecelakaan kereta api di Sumbar.

Berdasarkan data tersebut, Alex mempertanyakan tentang standar keselamatan kereta api di Sumatera Barat, berdasarkan UU No 23 Tahun 2017 & Peraturan Menteri Perhubungan No 24 Tahun 2015 tentang Perkeretaapian dan Standar Keselamatan Perkeretaapian terutama tentang perlintasan sebidang.

Baca juga: Reses Dapil, Albert Hendra Lukman Jemput Aspirasi Penerima KIP dan PIP di Kota Padang

"Saya mohon pak, tolong dipersiapkan dulu sesuai standar keselamatan sehingga kereta tersebut layak dioperasikan. Hampir seluruh perlintasan sebidang itu di Sumbar, tidak ada pintu perlintasannya," tambah bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Disampaikan Alex, negara wajib melindungi segenap rakyat Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan memberikan rasa aman pada rakyat sesuai Nawacita Bapak Presiden Joko Widodo.

"Kalau kereta ini jadi kereta maut, saya mohon diberhentikan dulu operasionalnya sampai standar keselamatannya dipenuhi. Saya rasa, kita bertanggungjawab semuanya untuk itu," ungkapnya.

Alex menegaskan, akan menempuh jalur lain untuk memperjuangkan masalah ini, jika Kementerian Perhubungan yang paling bertanggungjawab tidak mengindahkan.

Baca juga: Terbukti Langgar Anggaran Dasar, Majelis Hakim PN Solok Tolak Gugatan Anggota DPRD Solok dari PDI Perjuangan

"Saya tegaskan dan mohon untuk diperhatikan, ini untuk kedua kalinya saya sampaikan dalam rapat ini, kalau tidak diindahkan, mohon izin saya akan melakukan upaya konstitusional lainnya karena ini menyangkut nyawa manusia," tegas Alex.

Penulis:
Editor:
Sumber: