19 Kabupaten/Kota di Sumbar Teken Pakta Integritas Enyahkan Korupsi Terintegrasi

VALORAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta seluruh kepala daerah berkomitmen dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Termasuk unsur legislatif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), agar melakukan aksi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Hal itu ditegaskan Pimpinan KPK RI, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat, di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Kamis (27/4/2017).

"Komitmen yang dituangkan dalam Pakta Integritas dan ditandatangani bersama seluruh unsur pimpinan daerah ini, ditindaklanjuti dengan aksi yang lebih nyata dalam pemberantasan korupsi. Komitmen ini jangan hanya seremoni dan tidak ada tindak lanjut dalam melakukan aksi," tegasnya.

Di hadapan gubernur, Kapolda, ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi, para walikota dan bupati serta Inspektur se-provinsi Sumatera Barat ini, ia mengingatkan agar pemerintah daerah, tidak terjebak dalam pembelian barang dan jasa.

Baca juga: DPRD Bukittingi Ikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Ini Proyek yang jadi Incaran KPK

"Hati-hati dalam pembelanjaan barang dan jasa. OPD terkait harus memerhatikan e-katalog yang jelas agar tidak bermasalah," sebutnya.

Di kesempatan itu, seluruh walikota dan bupati dari 19 kabupaten/kota serta ketua DPRD se-Sumatera Barat, melakukan penandatangan komitmen untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Komitmen itu juga ditandatangani pimpinan KPK, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Fachrizal, Ketua DPRD Sumbar dan Kajati.

Sementara, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, Pakta Integritas ini memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi. Langkah yang dilakukan selain pembentukan Tim Saber Pungli, juga memperkuat acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Pencegahan korupsi diperkuat dengan adanya komitmen seluruh elemen pimpinan daerah ini," ujarnya.

Baca juga: Tekan Lawan Politik dengan Hukum, Erry Riyana: Itu Penyalahgunaan Kekuasaan

Adapun dalam aksi pencegahan dan penindakan korupsi, Pemko Padang termasuk yang lebih dulu melakukannya. Selain pernah menjalin Pakta Integritas dengan KPK terkait pemakaian pin 'Anti Sogok' dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi, juga telah membentuk Tim Saber Pungli.

Penulis:
Editor:
Sumber: