Objek Pajak di Padangpanjang Tak Terdata Optimal

VALORAnews - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Padangpanjang menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT PBB P2), Jumat (31/3/2017).

Sekda Padangpanjang, Edwar Juliatha yang mewakili Walikota Hendri Arnis, dalam sambutannya menyampaikan, ada beberapa persoalan dalam perhitungan pemungutan pajak dengan data yang tidak sesuai. Dimana, ada PBB tanahnya dihitung, sementara bangunannya tidak.

"Ini jadi persoalan," ungkap Edwar Juliartha pada penyerahan secara simbolis pada lurah se-Padangpanjang. Penyarahan ini juga ditandai dengan penandatanganan serah terima SPPT PPB P2 dari DPKD ke Camat se-Padangpanjang.

Agar tidak terjadi persoalan dikemudian, hari, dia mengimbau, agar melihat semua persoalan dengan seksama. "Jika bisa melihat dengan jeli setiap objek pajak yang belum terdata, tentu akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kita," ungkapnya.

Baca juga: Bayar PBB-P2 di Agam Terintegrasi dengan Aplikasi WhatsApp

Selain itu, dia mungusulkan, agar ada reward bagi masyarakat yang tercepat dalam membayar pajak. Seperti, mengadakan acara undian berhadiah bagi mereka yang cepat membayar pajak. "Supaya masyarakat semangat sebelum tanggal 31 Oktober, siapa yang tercepat diundi," katanya.

Sementara, Kepala BPKD Padangpanjang, Indra Gusnadi mengungkapkan, dari rekapitulasi ketetapan PBB P2 Padangpanjang, jumlah objek pajak sebanyak 15.547 unit, jumlah SPPT 13.603 dan ketetapan PBB, Rp1,134 miliar lebih.

Turut hadir pada acara tersebut perwakilan dari Bank Nagari, sejumlah pejabat dari Pemko Padangpanjang dan undangan lainnya. (rls/bri)

Penulis:
Editor:
Sumber: