Nelayan Berharap Gubernur Terbitkan Edaran agar Aman Melaut

SE tersebut diterbitkan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Permen KP 71/2016 tersebut. Pemerintah Daerah diberi waktu enam bulan untuk melakukan pendampingan atau asistensi sesuai kebutuhan, terkait enam hal yang dituangkan dalam edaran tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Sumatera Barat, Zigo Rolanda menambahkan, dewan akan berupaya mencarikan jalan agar nelayan kapal bagan tetap melaut, selama masa pendampingan enam bulan sesuai edaran tersebut. Seiring itu, dia meminta nelayan juga melengkapi persyaratan sesuai Permen KP tersebut.

"Kita akan berupaya mencari jalan tengah, bagaimana agar nelayan masih tetap melaut. Seiring itu, nelayan hendaknya juga melengkapi persyaratan sesuai Permen KP itu," ujarnya.

Baca juga: Komisi II DPRD Sumbar Bahas Pelaksanaan Agenda Triwulan III dan IV Bersama Mitra Kerja

Namun, saran itu ditampik Ketua Persatuan Nelayan, Indra Dt Rajolelo. Pada prinsipnya, nelayan menginginkan Permen KP tersebut yang direvisi, sehingga kapal bagan bisa melaut dan tidak menyalahi aturan.

"Seperti sudah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya, yang diinginkan nelayan adalah revisi Permen KP atau minimal mengecualikan kapal bagan dalam peraturan itu. Sebab, kapal bagan memiliki spesifikasi tersendiri yang tak ada dalam aturan itu," sanggah Indra.

Untuk mencari solusi menjelang revisi, lanjut Indra, nelayan bisa menerima saran tersebut supaya nelayan bisa aman melaut, tidak khawatir ditangkap aparat karena melanggar peraturan. Namun, kapal bagan, ujarnya, hendaknya diberlakukan pengecualian terutama yang menyangkut alat tangkap.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Provinsi yang hadir adalah Ketua Komisi II Yuliarman dan dua orang anggota yaitu Zigo Rolanda dan Zusmawati. Hadir juga dari pihak Polisi Perairan (Polair) dan dari Lantamal II Teluk Bayur serta dari Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: