Dana Nagari di Limapuluh Kota Naik jadi Rp1,5 Miliar

Rabu, 28 Desember 2016, 21:56 WIB | Wisata | Kab. Lima Puluh Kota
Dana Nagari di Limapuluh Kota Naik jadi Rp1,5 Miliar
Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi foto bersama dengan pendamping desa di daerah itu, usai rapat koordinasi evaluasi penggunaan dan desa/nagari di Kabupaten Limapuluh Kota 2016, di Gedung Pertemuan Peternakan Provinsi Sumbar, di Ibuh Payakumbuh, Rabu (28
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

VALORAnews - Kabupaten Limapuluh Kota di 2017 akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp67,871 miliar. Angka ini jauh naik dari 2016 yang berjumlah Rp53,28 miliar. Selain itu, nagari juga kebagian dana perimbangan sebanyak Rp78,276 miliar dengan rincian dana alokasi umum nagari sebesar Rp60,83 miliar dan dana aloaksi khusus nagari sejumlah Rp17,445 miliar.

Hal itu diungkapkan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dalam sambutannya di hadapan wali nagari, pada rapat koordinasi evaluasi penggunaan dan desa/nagari di Kabupaten Limapuluh Kota 2016, di Gedung Pertemuan Peternakan Provinsi Sumbar, di Ibuh Payakumbuh, Rabu (28/12/2016).

"Pertambahan alokasi dana yang mencapai Rp1,5 miliar bagi masing-masing nagari tersebut, jelas akan menjadi tanggung jawab besar bagi nagari, untuk merencanakan segala sesuatunya mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan," ujar Irfendi.

Hal ini, lanjut Irfendi, tentu akan menjadi tantangan bagi setiap nagari dan wali nagari untuk dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan masyarakat untuk terwujudnya nagari yang sejahtera dan mandiri.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

"Saya berharap rapat koordinasi ini menjadi ajang berdiskusi bagi para wali nagari sebagai upaya percepatan pembangunan menuju Kabupaten Limapuluh Kota yang sejahtera dan dinamis "Yang Mantap" berlandaskan iman dan taqwa," papar Irfendi.

Dalam kesempatan itu Irfendi juga mengatakan, mulai tahun 2017 mendatang Kabupaten Limapuluh Kota sudah menerapkan elektronik planning (e planning). Dalam hal ini, setiap nagari harus siap dengan RPJM yang nantinya akan menjadi indicator untuk menilai keberhasilan pembangunan nagari tersebut.

"Dengan memiliki perencanaan yang jelas tentunya kita akan mempunyai indikator yang jelas pula untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan di nagari. Tak kalah pentinnya, dengan adanya perencanaan tersebut, ke depan tidak akan bisa lagi program naik di jalan," tutur Irfendi.

Diingatkan Irfendi, para wali nagari untuk segera melaksanakan kegiatan di nagari. Jangan lagi ada yang menunggu-nunggu bulan-bulan berikutnya, sebab dana yang akan dikelola nagari sudah jauh lebih besar dengan rata-rata Rp1,5 miliar per nagari.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

"Kita berharap pada Januari 2017, setiap wali nagari sudah memulai kegiatannya. Dengan begitu pada akhir tahun nantinya kita tidak sibuk dan tergesa-gesa menyelesaikan kegaiatn tahun itu," simpul Irfendi.

Halaman:
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: