Banyak Tak Capai Terget: Rismaidi: Pimpinan SKPD Lebih Baik Mundur

VALORAnews - Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi, Sumatera Barat, Rismaidi mengaku kecewa dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, hingga tutup tahun 2014 lalu, banyak tak mencapai target. Salah satu yang disorot politisi PPP ini, SKPD yang membidangi sektor retribusi parkir.

"Dari Rp900 juta target yang ditetapkan, hanya teralisasi Rp395 juta. Itu berarti sebesar 43,8 persen dari total target. Sementara, tarif parkir ini selalu saja dikeluhkan wisatawan yang datang berkunjung karena kemahalan," ungkap Rismaidi yang juga pensiunan birokrat itu, beberapa saat lalu.

Dimata Rismaidi, pimpinan SKPD itu hanya menjalankan regulasi yang telah ada. "Masak regulasi yang sudah ada, tinggal menjalani saja tak bisa pula mencapai target yang telah ditetapkan," tegas Rismaidi.

Saat ini, di Bukittinggi terdapat 21 lokasi titik parkir resmi. Di antaranya, di Jalan Minangkabau, Kampung Cino, Pasar Atas dan lainnya. Soal perparkiran ini, diatur melalui Perda No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Baca juga: Erman Safar Lirik PPP untuk Nyalon di Pilkada Bukittinggi 2024

Dalam Perda 4/2011 itu, ditetapkan bahwa biaya parkir untuk kendaraan roda empat Rp2 ribu dan untuk roda dua Rp1.000. Faktanya, jauh di atas tarif itu sehingga selalu jadi keluhan pengunjung.

Kinerja rendah, ungkapnya, juga terjadi pada SKPD pemungut lainnya. SKPD pemungut yang menjadi andalan PAD Kota Bukittinggi, Dinas Pariwisata, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Perizinan, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Perhubungan dan lainnya.

Di SKPD pemungut itu, ungkap pria yang berdomisili di Aur Ateh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh ini, jika beralasan target tak tercapai karena tingkat pengunjung yang kurang, merupakan alasan yang tak masuk akal. Kondisi seperti itu, membuat mantan birokrasi ini kurang yakin atas kemampuan para pimpinan SKPD di pemko Bukittinggi.

"Kita lihat aja contoh kendaraan yang datang ke Bukittinggi. Areal parkir yang ada tak mampu menampung kendaraan untuk parkir. Tapi target tak tercapai, aneh kan," katanya.

Baca juga: SENGKETA PEMILU: Pengadilan Tinggi Padang Tolak Banding JPU dalam Perkara Dugaan Ijazah Palsu Caleg PPP

Kepada SKPD pemungut jangan lah seperti tamsil Minang, besar pasak dari pada tiang. Maksudnya itu, jangan lah besar pengeluaran oleh SKPD tersebut dari pendapatan yang dihasilkannya.

Penulis:
Editor:
Sumber: