Layanan Kependudukan Mengecewakan, St Riska: Daerah Lain Cepat, Kenapa Kita Tidak
"Kalau anggaran yang diusulkan itu lebih banyak perjalanan dinasnya, tentu saja terjadi penolakan di dewan," tambahnya.
"DPRD itu pasti akan mendukung, jika program yang diajukan itu memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekarang ini, konsep layanan di Disdukcapil ini yang harus diubah lagi. Tinggal keseriusan jajaran Disdukcapil saja untuk mengubahnya."
St Riska pun memerintahkan, pengurusan layanan kependudukan ini tidak terpusat di kantor Disdukcapil. Dia meminta untuk dilimpahkan ke kecamatan, sehingga masyarakat bisa lebih cepat dilayani.
Baca juga: Potret Calon Bupati Dharmasraya dalam Sentuhan Seniman Digital
"Semuanya tergantung perencanaan dan evaluasi kegiatan. Jika terkendala dengan blangko dan tinta pencetakan KTP elektronik, dengan adanya perencanaan yang baik, tentu semua bisa diatasi. Apalagi, tinta dan blangko itu didatangkan dari Jakarta. Makanya, perencanaan matang itu jadi sangat vital," kata St Riska yang telah menghapus Biaya pengurusan KK, Akte Kelahirandan KTP yang Sebelumnya mencapai angka Rp250 ribu. (rls/kyo)
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- 5 Tempat Wisata di Dharmasraya, Sumbar Mulai dari yang Berair Hingga Pegunungan
- Nurnas Merasa Direksi Perusda Sumbar Perlu Belajar ke Bumnag Koto Ranah Sakti
- Laporan Dugaan Politik Uang Banyak, Syamsurizal: Bukti Foto atau Rekaman Minim
- Bawaslu Dharmasraya Berhasil Turunkan 50% APK di Hari Pertama Masa Tenang
- Korban Kecelakaan Kerja Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan
