25 Keluarga Kurang Mampu Terima Bantuan Modal

Senin, 10 Oktober 2016, 08:38 WIB | Wisata | Kab. Agam

VALORAnews - Sebanyak 25 keluarga kurang mampu di Jorong Pulai Talang Bukik Lurah, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Agam, mendapat bantuan modal pengembangan usaha dari Lembaga Koordinasi Sosial (LKKS) Provinsi Sumbar, yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar, Sabtu (8/10/2016).

Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua LKKS Sumbar, Ny Nevi Irwan Prayitno didampingi Wakil Ketua IV Baznas Sumbar, Subhan Lubis, secara simbolis. Kergiatan ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria bersama Wakil Ketua LKKS Agam, Ny Nila Isman Imran.

Dikatakan Nevi Irwan Prayitno, bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin yang tergabung pada Posdaya Berkah, merupakan kerjasama antara Baznas Provinsi Sumatera Barat dengan LKKS sumbar.

"LKKS Sumbar sudah menyalurkan bantuan pada 15 kabupaten/kota di Sumbar selama 2015. Dengan adanya bantuan modal usaha ini, mudah-mudahan tahun berikutnya para mustahik akan menjadi muzzaki yang dapat pula membantu warga lain yang membutuhkan," harapnya.

Baca juga: Capaian CTPS Sumbar 92,4 Persen

"Kepada penerima bantuan saya pesankan, teruslah berusaha dan jangan lupa berdoa agar usaha yang dilakukan mendapat berkah dari Allah SWT," tambah Nevy.

Sebelumnya, Trinda Farhan Satria, menyampaikan terima kasih kepada pengurus LKKS dan BAZNAS yang sudah menyalurkan bantuan bagi keluarga miskin (mustahik), sebagai bantuan modal pengembangan usaha.

Menurutnya, permasalahan sosial merupakan hal yang sangat kompleks, sehingga perlu penanganan yang bersifat lintas sektoral, fungsi dan koordinasi yang sinergis antar berbagai pihak terkait mulai di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan nagari.

"Kita menyadari bahwa kemampuan penyelenggara pelayanan sosial saat ini cenderung menurun, tidak terkecuali juga dengan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kemampuan dan dana yang dimiliki semakin terbatas," terang Farhan.

"Namun demikian pembangunan kesejahteraan sosial tetap harus dilaksanakan, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan," tambahnya.

Halaman:

1 2 Selanjutnya