Verifikasi Penerima Buruk, Dana KMK Rawan Penyelewengan

Rabu, 14 September 2016, 18:01 WIB | Olahraga | Kota Padang
Verifikasi Penerima Buruk, Dana KMK Rawan Penyelewengan
Wakil Walikota Padang, Emzalmi membuka Rapat Koordinasi Kredit Mikro Kelurahan (KMK) di Ruang Rapat Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Rabu (14/9/2016). (humas)

VALORAnews - Dana Kredit Mikro Kelurahan (KMK) cukup rawan untuk diselewengkan. Sebab selama ini pendistribusian dana tersebut tidak didasari dengan verifikasi yang baik. Pemko Padang mengimbau kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di kelurahan serta pihak terkait, agar mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana tersebut.

"Dana tersebut bersumber dari pemerintah, secara keuangan perlu dipertanggungjawabkan," terang Wakil Walikota Padang Emzalmi saat membuka Rapat Koordinasi Kredit Mikro Kelurahan (KMK) di Ruang Rapat Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Rabu (14/9/2016).

Disebutkan Emzalmi, dana KMK memang seperti tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga banyak yang berebut untuk mendapatkan dana tersebut. Akibatnya, maksud pemerintah untuk dapat mendorong usaha baru lewat KMK tidak kesampaian.

"Justru malah dana KMK digunakan untuk kegiatan konsumtif sehingga menjadi macet," terang Emzalmi.

dia berharap, dalam Rapat Koordinasi KMK tersebut seluruh peserta dapat mengevaluasi kembali persoalan sesungguhnya penggunaan dana KMK. Seluruh peserta agar mengidentifikasi dan memverifikasi siapa saja yang menggunakan dana KMK.

"Semuanya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena itu lakukanlah pendataan yang valid. Jika dana KMK sudah ditransformasi ke KJKS, coba cek bagaimana pemindahannya, apakah sudah dilengkapi dengan system keuangan yang jelas," harap Emzalmi.

Sesuai Perwako Nomor 15 Tahun 2010, penyaluran KMK yang dikelola pokja, ditransformasikan kepada KJKS kelurahan yang berbadan hukum. Wawako Emzalmi berharap supaya KJKS berinisiatif dan berinovasi dengan pokja di kelurahan untuk menyelesaikan semua itu.

"Silahkan identifikasi, kemudian carikan solusinya," tegas Emzalmi.

Hal ini benar-benar ditekankan wawako karena Pemerintah Kota Padang tak ingin ada masalah pengadministrasian keuangan nantinya. Pun, ketika terjadi masalah dan diperiksa institusi berwenang, KJKS dan pihak terkait lainnya dapat menjawab dengan baik melalui data yang rinci, aktual, konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. (vri)

IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI