Tiga Kabupaten di Sumbar Rawan Konflik Komunal

VALORAnews - Tiga kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar), berpotensi terjadinya konflik komunal (kelompok) yang disebabkan oleh sengeketa lahan antara masyarakat ulayat dengan perusahaan perkebunan.

Begitu kata Plt Badan Kesbangpol Sumbar, Zul Aliman dalam paparannya di hadapan Anggota Dewan Pertimbagan Presiden (Wantimpres) Letjen TNI (Purn) M Yusuf Kartanegara di Istana Gubernuran, Senin (1/8/2016).

Tiga kabupaten yang masih berpotensi menimbulkan konflik komunal tersebut katanya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padangpariaman.

Selain itu, tambah Zul Aliman, sengketa batas wilayah antar kabupaten/kota dan provinsi tetangga juga memungkinkan memicu konflik. Selanjutnya keberadaan aliran yang meresahkan masyarakat, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Ahmadiyah juga berpotensi memicu konflik sosial.

Baca juga: Wantimpres: Sumbar Harus Waspada, Sumber Konflik Masih Ada

"Sengketa tanah ulayat dan perusahaan di Sumbar ada kemungkinan potensi konflik, seiring dengan perkembangan sosial politik dan ekonomi di masa yang akan datang," sebutnya.

Dia juga menjelaskan terkait perkembangan kasus-kasus gangguan Kamtibmas di Sumbar. Di mana, kasus ini masih didominasi oleh kegiatan konfensional seperti kasus curanmor, illegal loging, illegal mining, dan narkoba.

"Sedangkan pengawasan orang asing yang masuk ke Sumbar sampai bulan Juli ini, belum berpotensi mengganggu tatanan kehidupan masyarakat," sebutnya.

Untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan konflik sosial di Sumbar kata Zul Aliman, Pemprov Sumbar telah membentuk tim terpadu dan rencana aksi konflik sosial. Dia juga menyarankan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk tim penanganan konflik sosial. (dal)

Baca juga: Selain di Sijunjung, Inilah Konflik di Sumbar Selama 2016

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: