NPHD Oke, dalam Seminggu Dana Pilkada Clear

VALORAnews - Kepala DPKD Kabupaten Sijunjung, Hasmizon mengatakan, urusan anggaran Pilkada Sijunjung 2015 bisa selesai dalam seminggu.

KPU Kabupaten Sijunjung dan Pemerintah Kabupaten sudah bisa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) jika sudah ada standar biaya umum (SBU) dan pembeban biaya antara provinsi dan kabupaten.

"Kami bisa katakan bahwa KPU Sijunjung dan Pemda bisa segera menandatangani NPHD jika dua pedoman di atas sudah ada. Tak butuh waktu lama memproses anggaran," kata Hasmizon saat koordinasi dengan Komisioner KPU Sijunjung di ruangnya, Senin (4/5).

Saat pembahasan itu juga hadir Kordiv Sosialisasi KPU Sijunjung, Lindo Karsyah, Kordiv Hukum, Didi Cahyadi Ningrat, Kordiv Teknis dan Perencanaan, Ade Yulanda dan Sekretaris KPU Sijunjung, Irzal Zamzami.

Baca juga: Kwarda Pramuka Sumatera Utara Tandatangani NPHD Tahun 2024, Ini Pesan Gubernur

Hasmizon menambahkan, Pemda tidak mau dikatakan tidak siap membiayai Pilkada serentak. "Berapapun kebutuhan Pilkada, kita bisa garansi, uangnya tersedia. Sekarang tinggal menunggu SBU dan sharing biaya dengan provinsi. Kalau jelas pula, Pilkada Sijunjung dibiayai 100 persen oleh Pemkab Sijunjung, kita biayai. Kata jelas itu yang belum ada," kata Hasmizon.

Ketua KPU Sijunjung, Taufiqurrahman menjelaskan, sampai ada ketentuan SBU dari Kemendagri dan berbagi beban biaya dengan provinsi, dibahas saja anggaran-angaran yang tidak diatur dalam SBU.

"Kita mengusulkan untuk membahas anggaran yang tidak atur dalam SBU. Nomenkaltur itu kita sepakati lebih dulu, supaya kerja ini berangsur jua. Tahapan sudah jalan, tak ada jalan lain mesti diangsur pengerjaan kesepahaman pembiayaan Pilkada," tutur Taufik.

KPU Sijunjung dan DPKD Pemkab Sijunjung dalam beberapa hari ke depan bersepakat akan membahas anggaran yang tidak terkait dengan SBU Permendagri dan Pergub Sumbar. (relis)

Baca juga: Gubernur Sumut Tandatangani NPHD Pilkada 2024 dengan KPU dan Bawaslu, Ini Nominalnya

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: