Berdialog dengan Gubernur, Azimah: Jadikan KPID SKPD Tersendiri

VALORAnews - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Azimah Subagiyo meminta Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menjadikan KPID sebagai SKPD tersendiri. Sehingga, terang Koordinator Perizinan dan Pengembangan Infrastruktur Penyiaran KPI pusat itu, KPID tetap berjalan secara independen sebagai lembaga negara, namun sekretariat KPID tetap jadi domainnya pemerintah daerah.

"Hal ini seiring dengan rencana pemerintah pusat, yang akan melakukan revisi terhadap Struktur Organisasi SKPD di daerah," kata salah seroang tokoh perempuan yang mendorong lahirnya UU Anti Pornografi, saat berdialog dengan gubernur Sumbar, Selasa (1/3/2016) di Padang.

Selain itu, Azimah juga mengapresiasi Pemprov yang men-support penuh program dan kegiatan KPID Sumbar melalui APBD. "Kita apresiasi Bapak Gubernur yang komit dengan program-program KPID Sumbar, dimana untuk tahun ini dana untuk KPID mencapai Rp1,8 miliar, bertambah dari alokasi anggaran tahun sebelumnya," ungkap Azimah yang didampingi 7 orang komisioner KPID Sumbar itu.

Karena itu, Azimah tetap mengharapkan gubernur, selalu mendukung program KPID kedepannya. Karena, masih sangat banyak kegiatan yang harus dilaksnakan, untuk mencerdaskan serta menyadarkan masyarakat dengan siaran yang sehat.

Baca juga: Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi

"KPI memang tidak menghasilkan PAD langsung bagi daerah tapi melindungi dan menjaga moral masyarakat dari pengaruh media yang tidak baik," terangnya, dikutip relis yang diterima.

Alumnus FISIP Universitas Indonesia ini, juga menyampaikan persoalan TV kabel berlangganan di Sumatera Barat yang terbentur penolakan perpenjangan izin pemakaian tiang tumpu PLN, yang dikelola PT Icon+.

"Jika ini terjadi tentu akan merugikan perusahaan TV kabel berlangganan yang ternyata baru tumbuh di Sumatera Barat. Dia meminta pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan PLN sehingga pemakaian tiang tumpu PLN yang disewa TV kabel berlangganan dapat jadi PAD bagi daerah," harapnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno akan merespon segala yang jadi persoalan penyiaran di Sumbar. "Terkait masalah TV Kabel berlangganan, saya akan koordinasikan dengan dinas terkait," janjinya.

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

Jika penganggaran KPID untuk program yang baik untuk mencerdaskan masyarakat, terang Irwan, Insya Allah akan didukung sepenuhnya. Namun, gubernur berharap, agar dana APBD dipergunakan untuk hal-hal yang urgen dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: