PAD dan Pendapatan Transfer Turun, Perhitungan Silpa Tak Cermat jadi Tantangan RAPBD Sumbar Tahun 2025

Rabu, 06 November 2024, 13:31 WIB | Kabar Daerah | Provinsi Sumatera Barat
PAD dan Pendapatan Transfer Turun, Perhitungan Silpa Tak Cermat jadi Tantangan RAPBD...
Pj Sekdaprov Sumbar, Yozarwardi menerima dokumen pendapat umum fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025 dari Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri didampingi Nanda Satria dan M. Iqra Chissa Putra pada rapat paripurna, Senin. (humas)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

Kedelapan fraksi itu yakni Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi PDIP-PKB.

"Penyampaian pandangan umum fraksi ini, merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Ranperda APBD. Tanggapan, saran dan masukan dari fraksi-fraksi, diharapkan akan jadi penyempurnaan Ranperda yang akan dibahas Banggar DPRD dan TAPD Sumbar," ujar Evi Yandri.

Pandangan Umum Fraksi

Baca juga: Refrigeran Ramah Lingkungan di Pamerkan di SMKN 5 Padang, Ini Kata Evi Yandri

Juru bicara Fraksi Demokrat, Doni Harsiva Yandra minta penjelasan terkait akselarasi produktivitas sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian, penjelasan spesifik dari gubernur, tentang proyeksi penerimaan dari pendapatan daerah yang trendnya terus mengalami penurunan.

Disamping itu, juga meminta penjelasan gubernur terkait trik yang akan digunakan agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan dan secara konstan bisa berada pada kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun.

"Fraksi Demokratmelihat pada posisi Pendapatan Daerah ini masih bisa kita tingkatkan terutama di sector retribusi daerah yang tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 9,65% dibanding tahun 2024 lalu," terang Doni.

Sementara, juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Endarmi memberi 27 poin catatan dan pertanyaan yang meminta gubernur untuk memberikan penjelasan di antaranya; akselerasi roduktifitas sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata serta pencapaian target RPJMD.

Sedangkan Juru Bicara Fraksi PDIP-PKB, Varel Oriano minta penjelasan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal kepada BUMD, dimana untuk tahun 2025 ini mengalami peningkatan sebesar 15,54%.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Khairuddin Simanjuntak menilai, rancangan awal Ranperda APBD Tahun 2025 yang diserahkan Pemprov pada DPRD, telah sesuai dengan KUA-PPAS Tahun 2025 yang telah disepakati.

Halaman:

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:

Bagikan:
IKLAN NOMOR URUT CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG 2024