Pelepasan 27 Ekor Merpati Tandai Peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif Bawaslu Padang
"Politik uang akan membuat biaya yang dikeluarkan calon jadi tak wajar. Ini harus kita hindari agar para calon pemimpin kita saat terpilih, tak berpikiran untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan," ungkap Eris Nanda.
Dikesempatan itu, Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Padang, Firdaus Yusri membacakan empat poin deklarasi kampung pengawasan partisipatif.
Di antaranya mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian, berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan.
Selanjutnya, mewujudkan pengawasan partisipatif masyarakat. Terakhir, mewujudkan pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi SARA dan tanpa politik uang.
Hadir dalam peluncuran ini, Kabag Ops Polresta Padang Kompol M Rizky C, perwakilan Dandim Padang, camat dan sejumlah lurah di Kota Padang serta jajaran ASN lainnya. (*)
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- KPU Padang Gelar Simulasi Putung Suara, Pj Wako: Sempurnakan Kembali Potensi Kekurangan Pelaksanaan
- Reses Dapil, Albert Hendra Lukman Jemput Aspirasi Penerima KIP dan PIP di Kota Padang
- Warga Piai Tengah Minta M Iqra Chissa Perjuangkan Perbaikan Irigasi dan Jalan
- Tampung Aspirasi Warga Kecamatan Padang Timur, Muhidi Sarankan Ada Rembug Warga yang Bukan Musrenbang
- Hendri Septa-Hidayat Tawarkan Tiga Kartu Hebat di Pemilihan Serentak 2024, Ini Manfaatnya
