Marfendi Sampaikan Nota Hantaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Fraksi-Fraksi Sorot SILPA

Sedangkan audit kinerja lebih memfokuskan pada tujuan pengeluaran yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

"Diharapkan, dengan ketiga audit ini, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang bagus tercermin dalam predikat WTP juga berdampak positif pada publik," terangnya.

Kami fraksi PKS Semoga prestasi ini semakin memicu dan memacu semangat Pemerintah daerah untuk terus bekerja dan meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang sehingga Bukittinggi Hebat bukan hanya sebuah utopia.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, menyorot Defisit APBD Tahun 2023 yang mencapai angka Rp44,264 miliar.

"Defisit yang besar ini, mesti dijelaskan terutama dari sisi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih dapat dioptimalkan," terangnya.

Fraksi Demokrat juga kembali meminta penjelasan berkenaan dengan Pasar Atas yang telah jadi aset Daerah Bukittinggi.

"Progress dari percepatan untuk peningkatan PAD Bukittinggi baik dalam bentuk sewa maupun retribusi dari Pasar Atas, perlu dipaparkan saudara wali kota pada lembaga dewan," terangnya.

Juru bicara fraksi Partai Demokrat DPRD Bukittingi, mengapresiasi keberhasilan dalam mempertahankan perolehan WTP yang ke-11 secara berturut-turut.

"Kepada wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, badan keuangan beserta Inspektorat dan para pengguna anggaran beserta staf, kami harapkan pencapaian Opini WTP ini dapat terus dipertahankan dan meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan ke masyarakat," harapnya.

"Fraksi Gerindra terus mendukung program-program Pemerintah Kota Bukittinggi, yang mana beberapa kebijakannya dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Juru bicara Fraksi Amanat Nasional Pembangunan yang merupakan gabungan PAN dan PPP, mempertanyakan penyebab defisit.

Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: