Pilkada Nasional Serentak 2024, Komisi I DPRD Sumbar Tawarkan Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Kearifan Lokal

"Jadi, hal yang tidak seharusnya terjadi di Pilpres dan Pileg, harus dievaluasi pada pelaksanaan Pilkada ini," harap Leli Arni.

"Kita berharap penyelenggara Pemilu untuk bisa bekerja lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sehingga tercipta Pemilu yang bermartabat," katanya.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Desrio Putra mengatakan, Pemko Bukittinggi juga memilih tim pemantau Pemilu untuk menciptakan pemilihan yang beritegritas.

Baca juga: 6 Fraksi Setujui Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran jadi Usul Prakarsa DPRD Sumbar

"Kabupaten/kota lain diharapkan bisa memiliki tim yang sama atau dengan penerapan berbeda," terangnya.

Dia berharap, untuk lebih meningkatkan pengawasan pemilih, unsur ninik mamak tokoh masyarakat LKAAM atau organisasi masyarakat lainya dilibatkan, namun harus dalam koridor independen.

Kedatangan Komisi I DPRD Sumbar disambut Wali Kota Bukittinggi yang diwakili Asisten I Bukittinggi Isra Yonza.

Dikatakan Isra Yonza, dalam pemilihan umum Bukittinggi selalu mengusung Pemilu Badunsanak. Untuk pelaksanaan Pilkada Pemko Bukittinggi memberikan Hibah sebesar Rp13,8 miliar kepada KPU Bukittinggi. Untuk Bawaslu sebesar Rp4 miliar.

Dalam upaya pengamanan, Pemko juga merangkul Kepolisian dan TNI. Tentunya, hibah yang diberikan sesuai dengan porsi masing-masing.

Dikesempatan itu, Isra Yonza menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan komisi I DPRD Sumbar. (*)

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: