BPK Sumut Serahkan LHP Tahun 2022, Tindak Lanjut Selambatnya 60 Hari

Saat ini dari 3.005,65 km panjang jalan provinsi, ada kurang lebih sekitar 80,57% jalan kondisi mantap.

Namun, menurut Hassanudin, Pemprov Sumut tidak akan berhenti pada peningkatan jalan kondisi mantap saja.

Namun juga harus mampu merencanakan pengaturan jalan, pembinaan jalan, pengawasan jalan, keselamatan penggunaan jalan dan bagaimana dapat menghubungkan jalan-jalan provinsi terkoneksi dengan aksebilitas yang ada dan ke sentra-sentra produksi, sehingga pembangunan jalan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Baca juga: Halal Bihalal Pujakusuma Sumut, Pj Gubernur: Jaga Kekompakan

"Inilah yang disebut pembangunan jalan yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Hassanudin.

Mengenai pengelolaan pajak daerah, Hassanudin mengatakan, perlunya disusun rencana pengelolaan pajak daerah.

Mulai dari penetapan target dengan menggunakan data dan alat analisis yang tepat, hingga metode pemungutan yang tepat.

Selain itu perlu membangun sistem pengelolaan pajak yang handal sehingga potensi penerimaan daerah dapat diterima secara optimal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Eydu Oktain Panjaitan mengapresiasi segala upaya yang dilakukan Pemprov Sumut dalam peningkatan pengelolaan pajak kendaraan bermotor, penyelenggaraan jalan, pemanfaatan KEK Sei Mangkei dan kepatuhan belanja infrastruktur jalan.

"Kita apresiasi juga adanya kerja sama yang baik dan hubungan yang baik antara Pemprov Sumut dan BPK RI, sehingga menghasilkan laporan pemeriksaan ini, kita harapkan untuk segera ditindaklanjuti selambatnya 60 hari sejak diterima," kata Eydu.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Sekda Sumut, Arief S Trinugroho, Inspektur Provinsi Sumut, Lasro Marbun, Kepala Bappelitbang Sumut, Hasmirizal Lubis dan pimpinan OPD lainnya. (*)

Penulis: Arif Budiman Effendi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: