Tutup Masa Sidang I, Mahyeldi Ajak DPRD Sumbar Bangun Pemerintahan Berwawasan Pendapatan, Ini Alasannya

Pemerintah pusat, ungkap Mahyeldi, saat ini telah memberlakukan pengaturan DAU yang sebelumnya hanya bersifat umum, sekarang dibagi dua. Yakni DAU yang tidak ditentukan dan DAU yang ditentukan penggunaannya.

Dengan adanya pengaturan DAU ini, ungkap Mahyeldi, pemerintah daerah menghadapi kondisi keterbatasan, tiak bisa lincah dalam mengelola keuangan daerah.

"Otonomi fiskal yang bersumber dari DAU, sudah tidak seluas dulu sehingga harus berfikir bagaimana mendapatkan dana-dana sendiri untuk menopang otonomi daerah," ungkap Mahyeldi tentang tantangan kondisi keuangan daerah di masa depan.

Baca juga: Bawaslu Padang Ungkap Kerumitan dalam Pengawasan Coklit Pilkada Serentak 2024

"Kita harus bisa mencari dan menciptakan strategi kreatif dan konstitusional, yang dapat meningkatkan PAD."

"Ini semua agar pembiayaan pembangunan daerah yang dilaksanakan tetap bisa berjalan dengan baik dan tidak malah menimbulkan masalah baru, yang menyebabkan pemerintah harus memangkas lagi anggaran yang ada," tegasnya.

"Kita harus akui, belum optimalnya penggalian potensi PAD jadi salah satu penyebab rendahnya indeks kemandirian fiskal sehingga berdampak pada percepatan pembangunan daerah," ungkap Mahyeldi.

Oleh karena itu, urai dia, diperlukan evaluasi kinerja dan penyusunan strategi-strategi untuk meningkatkan PAD kedepannya.

"Pembahasan APBD tidak lagi hanya fokus pada belanja, akan tetapi juga kepada peningkatan pendapatan."

"Kapan perlu, kita bisa menyiapkan belanja-belanja yang berdaampak terhadap pendapatan daerah," tegasnya.

Komponen PAD yang mempunyai peran penting terhadap penerimaan, urai Mahyeldi, seperti pajak, retribusi dan pendapatan lainnya, merupakan potensi yang harus terus digali, baik intensifikasi ataupun ekstensifikasi.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: