RPJMN harus Selaras dengan RPJPD, Leonardy Harmainy Terima Pengaduan Potensi Kekhawatiran Penyamarataan Pembangunan
![RPJMN harus Selaras dengan RPJPD, Leonardy Harmainy Terima Pengaduan Potensi Kekhawatiran...](https://valoranews.com/photos/berita/berita-rpjmn-harus-selaras-dengan-rpjpd-leonardy-harmainy-terima-pengaduan-potensi-kekhawatiran-penyamarataan-valoranews-261223094007.jpeg)
PADANG (26/12/2023) - Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa menegaskan, dari kunjungannya ke nagari-nagari di Sumbar, banyak pengaduan masyarakat yang menyampaikan saluran tersier sudah banyak yang rusak.
"Bahkan, saluran primer di hulu banda sudah ada yang bocor bahkan rusak, sehingga mengganggu aliran air ke sawah petani. Ini perlu perhatian kita bersama," tegas Leonardy dalam pernyataan tertulis yang diterima, Selasa.
Hal itu ditegaskan Leonardy saat berkunjung ke Bappeda Sumbar dalam rangka Tugas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Kesempatan berharga itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi dan jajaran, memanfaatkan momentum itu untuk penguatan program RPJPD Sumbar periode 2025-2045.
Baca juga: DPRD Agam Sepakati RPJPD Agam 2025-2045, Ini Visi dan 8 Misinya
Dimomen itu, Leonardy mengingatkan, agar Sumbar bisa kembali swasembada pangan. "Jangan sampai PDRB dari sektor pertanian turun dari 24 persen," tegasnya.
Sektor Pertanian, menurut Leonardy, biasanya adalah sektor penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
"Sekarang sudah berada pada 21 persen atau turun 3 persen. Apakah kita tidak tersentuh dengan hal ini untuk lebih memperhatikan sektor pertanian kita," urai ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI itu.
Selain itu, Leonardy mengingatkan, agar Bappeda Sumbar juga melakukan penguatan di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, pendidikan dan kesehatan serta industri di bidang pengolahan.
Baca juga: 7 Fraksi DPRD Agam Sepakati RPJPD 2025-2045, Ini Harapan Bupati
"Hendaknya ada upaya signifikan untuk memacu pendapatan asli daerah dari sektor ini. Aset-aset pemerintah daerah hendaknya juga diperhatikan agar memberikan keuntungan optimal terhadap daerah," terang Leonardy yang juga ketua DPRD Sumbar periode 2004-2009.
Penulis: Veri Rikiyanto
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- KUA PPAS Sumbar 2025, Suwirpen Ingatkan Soal Proyeksi Pendapatan Daerah yang Diubah dan Tak Pula Terealisasi Dua Tahun Terakhir
- Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Disematkan jadi Nama Masjid Raya Sumbar
- 60 Orang Wartawan Ikuti UKW Fasilitasi Dewan Pers di Sumbar, 7 Peserta Gagal
- Cegah Oligarki dan Politik Uang di Pilkada 2024, Masyarakat Sipil Sumbar Deklarasikan Perlawanan
- Pilkada 2024, PKS Tetapkan Muhammad Ridwan dan Ibnu Azis jadi Cawawako, Muhammad Iqbal jadi Cawako