PEMILU 2024: Pemkab Pessel Apresiasi Diskusi Publik Pengawasan Netralitas ASN
PESISIR SELATAN (15/11/2023) - Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat, mengapresiasi langkah Bawaslu dalam menggelar Diskusi Publik Pengawasan Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024.
Dalam rilis diterima Rabu (15/11/2023), kegiatan tersebut dibuka Ketua Bawaslu Pessel Afriki Musmaidi. Dan diikuti unsur ASN, TNI, Polri, KPU, Camat, Wali Nagari, Perguruan Tinggi, dan lainnya.
Sedangkan narasumber: anggota Bawaslu Nurmaidi, dan Kepala Inspektorat Pessel, Rusdiyanto.
"Kegiatan ini sangat penting, dalam rangka meningkatkan kesadaran ASN, untuk menjaga netralitas dalam Pemilu," ucap Rusdiyanto, dalam paparannya, pada acara berlokasi di salah satu hotel di Sago, Painan, Rabu.
Dimana, sebutnya, menjaga netralitas itu adalah mutlak dilakukan oleh ASN. Bila hal itu dilanggar, maka ada sanksi yang harus diterima oleh ASN bersangkutan.
Baca juga: Pimpinan Sementara DPRD Mentawai Konsultasikan Hak dan Kewenangan dengan Sekretaris DPRD Sumbar
"Oleh karena itu, sebagai ASN harus netral," ujarnya.
Ketua Bawaslu Pessel, Afriki Musmaidi menambahkan, pengawasan terhadap netralitas ASN, perlu ditingkatkan dalam Pemilu serentak mendatang.
"Sebab, potensi pelanggaran netralitas ASN, masih saja ada, dan harus awasi," ujarnya.
Pada Pemilu tahun 2019, sebut Afriki Musmaidi, ditemukan berbagai pelanggaran netralitas ASN, yang diproses Bawaslu Pessel.
Baca juga: Dirwansyah jadi Ketua Sementara DPRD Pasbar 2024-2029
"Oleh karena itu, diminta kepada masyarakat ikut mengawasi netralitas ASN dalam Pemilu," ujarnya.
Penulis: Tusrisep
Editor: Tusrisep
Sumber:
Berita Terkait
- PILKADA 2024, BAWASLU: Awasi Ketat Distribusi Surat C Pemberitahuan ke Pemilih
- PILKADA PESSEL 2024: Cawabup Nasta Oktavian Dilaporkan ke Polisi dan Bawaslu
- HUT GOLKAR ke 60: DPD Pessel Gelar Senam Ceria Bertabur Hadiah
- PILKADA 2024, Era Sukma Munaf: Wali Nagari Jangan Terlalu Simpati, Sanksi Berat Menanti
- KETERBUKAAN INFORMASI Badan Publik di Pessel Kembali Diuji